Di Publish Pada Tanggal : Minggu, 07 Januari 2018 18:23 WIB

Dikotomi PTS-PTN Masih Terjadi

Jakarta, HanTer - Asosiasi Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Apperti) menyindir pemerintah yang hingga saat ini belum mampu menghilangkan dikotomi antara perguruan tinggi swasta (PTS) dan perguruan tinggi negeri (PTN). Salah satunya terkait keberpihakan anggaran dan ketidakadilan kebijakan.

Sekjen Apperti, Dr. Taufan Maulamim, SE, Ak. MM, mengatakan, saat ini terdapat 4.200 PTS di Indonesia. Sementara jumlah PTN hanya 500. Mayoritas sumbangan pajak tertinggi pun berasal dari PTS, mencapai 80 persen.

Ironisnya, kata dia, keberpihakan anggaran belum dirasakan oleh ribuan PTS. Bahkan, terjadi ketidakadilan dalam hal pemberlakuan kebijakan. Contohnya, terkait pengajuan perizinan dan kebijakan moratorium program studi (prodi) baru bagi perguruan tinggi di Indonesia.

“Perguruan tinggi negeri bila mengajukan perizinan cukup dengan tanda tangan rektor. Tapi kalau perguruan tinggi swasta harus diajukan ke Kopertis beberapa bulan, lalu ke Dirjen Dikti beberapa bulan prosesnya dan itu sangat sulit,” kata Taufan dalam Seminar Nasional bertajuk ‘Tantangan Perguruan Tinggi Swasta di Era Digital Disruption’, di Universitas Yarsi, Jakarta, akhir pekan lalu.

Turut hadir dalam kesempatan itu Ketua Umum APPERTI Prof. Dr. Jurnalis Uddin, PAK, mantan Menko Kemaritiman yang juga Dewan Penasihat APPERTI Dr. Rizal Ramli, Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Prof Dr. Ir. H. M Budi Djatmiko, Direktur ESQ 165 Dr. Ary Ginanjar Agustian, dan Ketua Umum Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) Dr. Dino Patti Djalal.

Lebih lanjut, Taufan juga menyinggung terkait moratorium prodi baru yang berlaku pada 2017 lalu. Dalam implementasinya, kebijakan tersebut berlaku tidak adil dan transparan. Hal ini terjadi lantaran terhadap sejumlah perguruan tinggi baru yang dengan mudahnya mengajukan izin pembukaan prodi baru karena faktor ‘kedekatan’.

“Kita harus sampaikan ini, sebab bangsa in akan maju jika pendidikan maju. Pendidikan maju kalau pengelola pendidikan adil dan beradab,” tandasnya.

Terlebih, sambung dia, sektor pendidikan masuk ke dalam kategori public good dan bukan private good. Artinya, sektor ini harus dilindungi melalui sistem yang adil dan transparan. “Jadi dunia pendidikan harus dilindungi seperti dunia kesehatan. Seperti halnya rumah sakit maka perguruan tinggi juga harus dilindungi,” ujarnya,

 

 

 

 

 

 


(Arbi)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus

Google News - harianterbit.com
free web stats