Di Publish Pada Tanggal : Selasa, 11 Juli 2017 23:04 WIB

Kemendikbud Siapkan Sanksi Pelanggaran PPDB 2017

Jakarta, HanTer - Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Daryanto mengatakan, pihaknya akan memberikan sanksi berat kepada pelaku kecurangan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SD, SMP, SMA Tahun Ajaran 2017/2018 baik dari pihak sekolah maupun orangtua siswa.

"Jual beli kursi sanksi paling berat, oknum PNS atau pejabat struktural akan dipecat atau dinonaktifkan. Tapi kalau oknum di luar struktural, orang luar, aparat penegak hukum yang bertindak, bisa pidana," kata Daryanto di Jakarta, Selasa (11/7/2017).

Selain pihak sekolah, Daryanto juga menjelaskan pemerintah juga akan memberikan sanksi berat bagi para pelaku kecurangan yang dilakukan oleh oknum orang tua siswa.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 tahun 2017 tentang PPDB menyebutkan bahwa 20 persen kuota penerimaan siswa di suatu sekolah harus dialokasikan bagi anak tidak mampu. Namun dalam praktiknya, di masyarakat ditemui ada orang tua siswa yang tergolong ekonomi mampu membuat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di kelurahan setempat sebagai syarat untuk mendapatkan kuota 20 persen anak tidak mampu pada suatu sekolah.

Daryanto menegaskan sanksi bagi oknum yang melakukan kecurangan seperti itu ialah peserta didik dibatalkan penerimaannya. "Waktu itu ketemu orang tuanya mampu tapi punya SKTM, di Depok. Wah ini harus dibatalkan, nangis orang tuanya," kisah Daryanto.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad tidak menampik adanya oknum orang tua yang membuat SKTM palsu agar anaknya bisa masuk sekolah favorit melalui jalur tidak mampu.

Oleh karena itu Hamid menjabarkan ke depannya persyaratan untuk mendaftarkan siswa tidak mampu ke suatu sekolah diganti dari SKTM menjadi Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau Program Keluarga Harapan (PKH).

Jabar Dominasi Aduan

Lebih lanjut, Daryanto menyatakan pengaudan PPDB terbanyak berasal dari Jawa Barat (Jabar), dengan 38 aduan dari total 240 aduan. Wilayah Jawa Barat yang dimaksud diantaranya, Bekasi, Bogor, Tangerang Banten, dan Depok.

“Pengaduan terbanyak berdasarkan wilayah paling banyak Jawa Barat 38 aduan, Banten 26 aduan, Jawa Timur 25. Yang sedikit di Sulawesi Tenggara, Bali, tapi bukan berarti tidak ada masalah, hanya saja tidak melapor ke Kemendikbud," ungkap Daryanto.

Dia menjelaskan dari 240 laporan yang masuk periode Juni-Juli 2017 paling banyak berupa pengaduan sistem zonasi, pendaftaran daring dengan sistem bermasalah, dan meminta informasi mengenai Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB).

Daryanto menuturkan banyak orang tua protes dengan adanya sistem zonasi sebagai syarat paling mendominasi untuk mendaftarkan sekolah yang menyebabkan tidak bisa mendaftar di sekolah-sekolah unggulan. Orang tua yang anaknya memiliki nilai tinggi, kata dia, protes tidak bisa memasukan anaknya ke sekolah favorit dan dikalahkan oleh anak yang tinggalnya paling dekat dengan sekolah tersebut.

Aduan lainnya ialah banyaknya server PPDB daring yang tidak kuat menampung akses secara bersamaan dalam jumlah besar yang berakibat pada lumpuhnya sistem. "Servernya 'down', pendaftarannya diundur, lalu muncul kecurigaan-kecurigaan kecurangan," ucap dia. 


(Arbi/Ant)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus

Google News - harianterbit.com
free web stats