Di Publish Pada Tanggal : Senin, 19 Juni 2017 23:05 WIB

Kebijakan Full Day School Dibatalkan

Jakarta, HanTer – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017 terkait kebijakan sekolah sehari penuh atau Full Day School.

"Presiden akan melakukan penataan ulang aturan itu dan juga akan meningkatkan regulasinya dari yang semula permen (peraturan menteri) yang akan ditingkatkan menjadi peraturan presiden (perpres),” kata Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ma'ruf Amin di Kantor Presiden Jakarta, Senin (19/6/2017).

Ma’ruf Amin menuturkan, penyusunan perpres tersebut nantinya akan lebih komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk dengan ormas-ormas Islam. "Di dalam penyusunannya, akan melibatkan selain menteri-menteri terkait, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, mungkin juga ada kaitannya dengan Menteri Dalam Negeri juga akan melibatkan nanti ormas Islam termasuk melibatkan MUI, NU, Muhammadiyah dan ormas-ormas yang lain," ujarnya.

Sebelumnya, Mendikbud telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah pada 9 Juni 2017 yang meregulasi waktu sekolah selama 5 hari masing-masing 8 jam dengan mendapat pendidikan pelajaran dan kegiatan program penguatan karakter.

Ma'ruf menambahkan pemberlakuan regulasi tersebut akan menunggu Perpres. Peraturan Presiden nantinya akan memperkuat sejumlah lembaga pendidikan Islami seperti Madrasah Diniyah.

"Nanti akan bisa dirumuskan bentuk penguatan dan kerja samanya seperti apa dan aturan-aturan tambahan apa nanti yang akan dimunculkan dalam rangka melakukan penguatan," ucap Ma'ruf, menjelaskan.

Sementara itu Mendikbud Muhadjir Effendy menjelaskan, saat ini Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 belum dilaksanakan. Ia juga menekankan bahwa kebijakan ini sebelumnya sudah disetujui Presiden Jokowi dalam rapat terbatas pada Februari 2017 lalu.

Dalam ratas itu, kata Muhadjir, Presiden Jokowi menyetujui usulan Mendikbud terkait upaya penyelarasan libur sekolah dengan libur pegawai sehingga Sabtu dan Minggu dapat digunakan sebagai hari libur masyarakat melalui PP No. 19 Tahun 2017. Berdasarkan PP tersebut, disebutkan jam mengajar guru menjadi 40 jam kerja dalam seminggu dan rencananya berlaku mulai tahun ajaran baru.

Sebelumnya, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Ni'am Sholeh mengancam akan menggugat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 mengenai delapan jam belajar dan lima hari sekolah jika kebijakan ini tidak dikaji ulang.

Menurut dia, aturan baru itu berpotensi menyebabkan kekerasan terhadap anak. "Jadi penambahan jam sekolah tanpa disertai penguatan karakter guru akan berpeluang besar terjadinya peningkatan kekerasan anak," jelasnya. 


(Abe/Ant)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus

Google News - harianterbit.com
free web stats