Di Publish Pada Tanggal : Senin, 12 Juni 2017 22:01 WIB

Pemaksaan Sekolah 5 Hari Sepekan Tuai Protes

Jakarta, HanTer – Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerapkan sekolah 5 hari dalam sepekan pada tahun ajaran baru 2017/2018 menuai protes. Kebijakan ini dinilai tak manusiawi dan melanggar sejumlah undang-undang.

“"Pemerintah perlu memberikan kebebasan sekolah yang memilih model tersebut untuk memenuhi kelompok masyarakat tertentu. Namun jangan memaksakan model tersebut untuk semua satuan pendidikan di Indonesia,” kata Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto di Jakarta, Senin (12/6/2017).

Susanto menilai bila rencana kebijakan lima hari delapan jam belajar di sekolah diterapkan pada semua satuan pendidikan di Indonesia sebagaimana digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, maka akan terjadi degradasi sistem pendidikan nasional.

Pasalnya, sistem pendidikan nasional saat ini sudah cukup demokratis dan memberikan kemandirian satuan-satuan pendidikan untuk memilih sistem pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kesiapan masing-masing sekolah atau madrasah.

Demokratisasi pendidikan itu tertuang pada Pasal 51 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi "Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah".

Karena itu, KPAI meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar mengkaji kembali rencana kebijakan tersebut. Menurut Susanto, membangun sistem pendidikan harus menyeluruh. Pendidikan harus memperkuat sistem layanan pendidikan di sekolah dan peran keluarga dalam pengasuhan atau pendidikan sebagai sekolah pertama bagi anak serta keterlibatan masyarakat.

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy meminta semua pihak jangan beranggapan dengan sekolah 5 hari sepekan, maka siswa akan berada di kelas sepanjang hari. Sebab, kata dia, delapan jam belajar sehari tersebut juga akan diisi dengan berbagai metode pembelajaran menarik.

"Nantinya guru akan mendorong siswa untuk belajar dengan berbagai metode seperti bermain peran dan dari bermacam-macam sumber belajar, bisa dari seniman, petani, ustadz, pendeta. Banyak sumber yang bisa terlibat, tetapi guru harus tetap bertanggung jawab pada aktivitas siswanya,"tambah dia.

Menurut dia, kebijakan itu merupakan implementasi dari program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang menitik beratkan lima nilai utama, yaitu religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, dan integritas.
"Peraturan terkait hal tersebut segera diterbitkan dan segera kita sosialisasikan," imbuhnya

 


(Arbi/Ant)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus

Google News - harianterbit.com
free web stats