Di Publish Pada Tanggal : Senin, 28 November 2016 19:58 WIB

Soal Moratorium UN, Menristekdikti Kaji Dampak Penerimaan Mahasiswa Baru

Jakarta, HanTer - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), M Nasir mengaku masih menunggu perkembangan rencana moratorium atau penangguhan ujian nasional (UN) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang rencananya dimulai 2017.

"Kami masih menunggu rapat terbatas (tentang UN) dengan Presiden, menunggu perkembangan dan bentuknya seperti apa," kata Nasir ketika ditemui di Jepara, Jawa Tengah, Senin (28/11/2016).

Dia mengatakan belum dapat memutuskan kebijakan apa yang kemudian terpengaruh moratorium UN karena pihaknya juga belum memetakan pengaruhnya terhadap penerimaan calon mahasiswa.

"Nanti ke depan kalau tidak ada UN apa yang dilakukan pengukurnya, saya cek dulu perkembangan terakhir seperti apa," ucap Nasir.

Kebijakan sebelumnya terkait penerimaan calon mahasiswa yaitu penurunan jumlah penerimaan mahasiswa baru dengan jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) yang semula 50 persen menjadi 40 persen.

Saat ini, kuota penerimaan mahasiswa bagi PTN yaitu SNMPTN 40 persen, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri (SBMPTN) 40 persen, dan ujian mandiri perguruan tinggi negeri 20 persen.

Dia menegaskan bahwa sistem seleksi masuk perguruan tinggi tidak hanya dari UN saja, tetapi juga nilai rapor dan tes seleksi. Hal yang paling mungkin dilakukan terkait moratorium UN, kata Nasir, yaitu dengan menginovasi penerimaan berbasis seleksi nilai tes atau seperti yang selama ini diterapkan dalam SBMPTN.

Dia mencontohkan penerimaan calon mahasiswa seperti yang dilakukan di Amerika Serikat yang menggunakan kriteria seperti penggunaan "Graduate Management Admission Test" (GMAT), "Graduate Record Examination" (GRE), dan "Test of English as a Foreign Language" (TOEFL).

"Saya sedang berpikir ke sana sebagai inovasi dalam hal seleksi dengan tetap menjaga kualitas, hasil yang lebih baik, dan efisien bagi masyarakat," tutur Nasir.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan menggelar rapat kabinet terbatas (ratas) sebelum memutuskan moratorium ujian nasional (UN) pada 2017 yang diusulkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy.  "Masih proses, belum dirataskan, belum," kata Presiden Jokowi.


(Ant)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus

Google News - harianterbit.com
free web stats