Di Publish Pada Tanggal : Senin, 29 Agustus 2016 21:32 WIB

Mahasiswa Desak Pemerintah Untuk Segera Negerikan Universitas Trisakti

Jakarta, HanTer - Kemelut yang terjadi di Universitas Trisakti (Usakti) masih belum kunjung selesai, walaupun segenap Civitas Akademika Usakti sejak tahun 2012 lalu telah mendeklrasikan keinginannya untuk kembali kepada negara dengan cara perubahan status menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) guna mengakhiri konflik antara pihak Universitas dengan Yayasan Trisakti, namun hingga kini rupanya masih belum diakomodasi oleh Pemerintah.

Puncaknya adalah masuknya ratusan preman yang dikirimkan oleh Yayasan Trisakti kedalam kampus Usakti, dengan tujuan untuk mengambil alih kampus dan memasukan Rektor versi Yayasan kedalam kampus reformasi ini beberapa hari lalu.

Gerah dengan pergerakan pemerintah, ribuan mahasiswa  Usakti akhirnya turun kejalan, mereka meyerukan bahwa pemerintah harus segera turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan ini.
"Harapan kita penyelesaiannya sesuai dengan sejarah yang ada, dimana dulu Trisakti pada awalnya didirikan oleh Pemerintah, baru kemudian berdiri Yayasan, sehingga jika hendak di Negerikan ya segera di Negerikan," ujar Ketua Kongres Universitas Trisakti, M. Fadlan di sela-sela acara apel akbar mahasiswa Usakti di Universitas Trisakti, Jakarta, Senin (29/8/2016).

Selain itu juga mahasiswa menuntut agar pemerintah segera melaksanakan forum yang melibatkan pihak Universitas Trisakti, Yayasan Trisakti, Mahasiswa, Komnas HAM, Menkumham, Menkeu, Komisi X DPR RI dan Menristek Dikti guna mencari penyelesaian terhadap konflik ini sesuai yang disepakati oleh Menristek pada Rabu (24/8/2016) lalu.

Hal senada disampaikan oleh Presiden Mahasiswa Usakti, Abdul Kader, ia mengungkapkan bahwa melalui ribuan mahasiswa yang turun kejalan ini, ia dan teman-temannya ingin menyampaikan pada Menteri Kumham, Menristekdikti, dan Komnas HAM agar forum tersebut segera dilakukan dalam waktu dekat. "Sehingga dari forum tersebut dapat dihasilkan kesepakatan yang tidak hanya normatif, namun juga disepakati oleh semua pihak, sehingga konflik dapat berakhir diforum tersebut," ujarnya.

Kader juga menegaskan jika forum tersebut masih belum terealisasi, pihaknya akan terus mendesak pemerintah hingga keinginannya terpenuhi. "Karena jika terus seperti ini kami khawatir kondisi kampus menjadi tidak kondunsif, apalagi sebentar lagi akan ada teman-teman kami yang diwisuda dan dibagikan ijazah pada bulan oktober," tegasnya disela-sela apel yang diikuti oleh seluruh elemen mahasiswa Usakti tersebut.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberi atensi pada persoalan internal di Universitas Trisakti (Usakti). komisioner Komnas HAM Nur Kholis telah meninjau kampus Usakti dan berdialog dengan para pimpinan Usakti dan mahasiswa, serta melihat beberapa barang bukti terkait kericuhan tersebut.

Nur Kholis mengatakan, sebenarnya persoalan Usakti menjadi urusan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemristek Dikti) yang kini dipimpin Muhammad Nasir. Namun, kata Nurkholis, kini ada kecenderungan bahwa M Nasir memihak salah satu kubu yang bersengketa di Usakti.

Seperti diketahui, M. Nasir beberapa waktu yang lalu sempat menghadiri acara pelantikan Rektor versi Yayasan yang diangkat secara sepihak oleh Yayasan Trisakti tanpa melalui prosedur yang benar, selain itu juga ia terlihat memaksakan agar Rektor yang ditolak oleh seluruh Civitas Akademika Usakti tersebut, dapat diterima, dengan cara menyandera Pangkalan Data Perguruan Tinggi Usakti, sehingga proses belajar mengajar di Kampus Usakti pun menjadi terganggu.

Karenanya Nur Kholis mengharapkan Menristekdikti M Nasir agar tidak berpihak dulu. "Sehingga kami mohon kelegowoan kepada Pak Menteri agar Komnas Ham dan Kumham yang membantu menyelesaikan permasalahan yang sebenarnya tanggung jawab Pak Menteri Dikti ini," ujar komisioner Komnas HAM peraih gelar master dari Sung Kong Hoe University, Korea Selatan itu.

Lebih lanjut Nur Kholis mengatakan, Komnas HAM sudah berkoordinasi dengan Kemenkumham untuk memediasi persoalan Usakti. Nantinya akan ada pertemuan antar-pihak yang bersengketa di Usakti, dengan Komnas HAM dan Menkumham sebagai mediator. "Tinggal menyesuaikan waktunya Pak Menkumham saja," ujarnya.


(Hermansyah)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus

Google News - harianterbit.com
free web stats