Di Publish Pada Tanggal : Kamis, 23 Agustus 2018 18:28 WIB

MUI Daerah Diminta Tidak Menunda Imunisasi MR

Jakarta, HanTer – Majelis Ulama Indonesia (MUI) di tingkat daerah diminta untuk tak lagi menerbitkan surat maupun pemberitahuan penundaan imunisasi campak-rubella (MR), menyusul telah dikeluarkannya Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018.

Fatwa MUI terkait vaksin MR tersebut diperbolehkan atau mubah dengan persyaratan. Keputusan ini didasarkan pada tiga hal, yakni kondisi darurat syar’iyyah, keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya menyatakan bahwa terdapat bahaya yang bisa timbul bila tidak diimunisasi, dan belum ditemukan adanya vaksin MR yang halal dan suci.

Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam Soleh mengatakan, dengan adanya panduan keagamaan seperti tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 diharapkan MUI di setiap daerah mengacu pada panduan keagamaan tersebut dan tidak ada lagi penerbitan surat penundaan pelaksanaan imunisasi.

“Berdasarkan informasi dari ahli yang kompeten dan kredibel bahwa ada urgensi dan kemendesakan atas program imunisasi, serta belum adanya vaksin yang halal,” kata Niam dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Kesehatan, Kamis (23/8/2018).

Unsur Babi

Namun, ia menegaskan diperbolehkannya penggunaan vaksin dengan unsur nonhalal ini bukan mengenyampingkan upaya pemerintah dalam menjamin pengobatan atau imunisasi dengan memperhatikan aspek kehalalan.

Sebab, berdasarkan kajian Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), dalam proses produksi vaksin MR oleh Serum Institute of India (SII) dan disimpulkan dalam proses produksinya memanfaatkan unsur yang berasal dari babi.

"Menyimpulkan bahwa di dalam proses produksinya, memanfaatkan unsur yang berasal dari babi. Tapi berbeda dengan kandungan atau ingridient ya,” tandas dia.

Kasus Tinggi

Ditempat yang sama, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Anung Sugihantono menuturkan, Indonesia termasuk 10 negara dengan jumlah kasus campak terbesar di dunia. Dimana, total kasus suspek campak dan rubella yang dilaporkan pada 2014 hingga Juli 2018 tercatat 57.056 kasus, dengan 8.964 positif campak dan 5.737 positif rubella.

“Lebih dari tiga per empat dari total kasus yang dilaporkan, baik Campak (89%) maupun Rubella (77%) diderita oleh anak usia di bawah 15 tahun,” ujarnya.

Mengingat banyaknya kasus dan bahaya yang ditimbulkan oleh campak dan rubella ini, Menteri Kesehatan, Nila Farid Moeloek berharap tidak ada lagi masyarakat yang ragu untuk diimunisasi. Imunisasi merupakan satu-satunya upaya efektif yang dapat dilakukan sebagai langkah pencegahan.

“Adanya Fatwa Nomor 33 Tahun 2018 tersebut telah memberi kejelasan, sehingga tidak ada keraguan lagi di masyarakat untuk bisa memanfaatkan vaksin MR dalam program imunisasi yang sedang dilakukan sebagai ikhtiar menghindarkan buah hati dari resiko terinfeksi penyakit Campak dan Rubella yang bisa berdampak pada kecacatan dan kematian,” terangnya.

Untuk menyelaraskan pemahaman ini, Kementerian Kesehatan mengundang kepala dinas kesehatan dan pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari 34 provinsi untuk mengkoordinasikan kelanjutan kampanye dan pelaksanaan imunisasi campak-rubella (MR) pascakeputusan fatwa MUI nomor 33 tahun 2018, di Jakarta, Kamis (23/8/2018).


(Abe/CL)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus

Google News - harianterbit.com
free web stats