Di Publish Pada Tanggal : Minggu, 05 Agustus 2018 23:35 WIB

BPJS Kesehatan Mengaku Sudah Libatkan Pemangku Kepentingan

Jakarta, HanTer - BPJS Kesehatan mengklaim telah melibatkan para pemangku kepentingan sebelum menerbitkan tiga peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdirjampelkes) yang kini menuai polemik.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (5/8/2018), tiga aturan itu adalah Perdirjampelkes Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Lahir Sehat, Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik, dan Perdirjampelkes Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Katarak.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Nopi Hidayat menjelaskan, menjelaskan peraturan ini tidak serta merta hadir atas inisiatif BPJS Kesehatan, tapi merupakan tindak lanjut dari Rapat Tingkat Menteri (RTM) akhir tahun 2017 yang mengharuskan upaya-upaya khusus dengan mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi biaya pelayanan dengan tidak meninggalkan mutu layanan.

Pemangku kepentingan yang dilibatkan diantaranya, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (Perdami),  Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM dan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI).

“Dalam RTM sudah jelas, dan sudah menetapkan berbagai langkah dan strategi untuk keberlangsungan  Program JKN-KIS melalui bauran kebijakan. BPJS Kesehatan kemudian melakukan review pemanfaatan, mana-mana saja pelayanan yang berpotensi inefisien dan dapat ditata kembali agar pemberian pelayanan lebih efektif dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan dana Program JKN-KIS,” jelas Nopi di Jakarta, Minggu (5/8/2018).

Nopi menegaskan, sebelum Perdirjampelkes ini disahkan, BPJS Kesehatan juga telah melakukan pertemuan kembali dengan Perdosri dan PB IDI pada tanggal 29 Juni 2018.

"Jadi tidak benar jika BPJS Kesehatan tidak melibatkan para pemangku kepentingan dalam penyusunan tiga Perdirjampelkes tersebut," ucap dia.

Sebagai informasi, berbagai pihak mengkritik keputusan BPJS Kesehatan menerbitkan tiga peraturan Perdirjampelkes yang dinilai mengurangi manfaat yang diterima masyarakat peserta program JKN-KIS. Apalagi, Direksi BPJS Kesehatan disebut tidak memiliki kewenangan tersebut sebagaimana diatur dalam UU.

Tak pelak, berbagai kalangan mendesak agar BPJS Kesehatan mencabut atau menunda pemberlakukan peraturan yang sejatinya sudah mulai diterapkan pada 25 Juli 2018 lalu. 

 


(Arbi)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus

Google News - harianterbit.com
free web stats