Di Publish Pada Tanggal : Minggu, 29 Juli 2018 01:26 WIB

DJSN: BPJS Kesehatan Tak Miliki Wewenang Atur Manfaat Layanan

Jakarta, HanTer - BPJS Kesehatan didesak untuk mencabut tiga aturan yang sepekan lalu diterbitkan, yaitu terkait Penjaminan Pelayanan Katarak, Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Baru Lahir Sehat dan Pelayanan Rehabilitasi Medik.

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Sigit Priohutomo mengaku heran dengan terbitnya tiga peraturan baru Direksi BPS Kesehatan yang mengurangi manfaat pelayanan kesehatan bagi peserta program JKN-KIS. Apalagi, peraturan tersebut tidak didahului dengan kajian dan tidak melalui konsultasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk DJSN.

Tak hanya itu, Direksi BPJS Kesehatan tidak memiliki wewenang dalam menetapkan manfaat JKN yang dapat dijamin. Sebab, manfaat JKN diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang ditetapkan oleh presiden.

“Jadi ketiga manfaat yang ditetapkan oleh Direktur BPJS Kesehatan tersebut (harusnya) sepenuhnya menjadi wewenang Presiden, melalui Perpres,” kata Sigit dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (28/7/2018).

Senada, Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Ilham Oetama Marsis juga meminta BPJS Kesehatan dan pemerintah untuk mengkaji kembali tiga aturan terkait manfaat Program JKN-KIS tersebut. “Dengan situasi saat ini, pemerintah mestinya tidak mengorbankan kepentingan masyarakat, mutu layanan, dan keselamatan pasien,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Usman Sumantri, mengatakan Kementerian Kesehatan telah meminta agar tiga peraturan tersebut ditunda pelaksanaannya.

Ia mengakui Direksi BPJS Kesehatan memang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang berhubungan dengan kendali mutu dan kendali biaya. Hanya saja, prosedurnya tetap harus melalui konsultasi dan melibatkan pihak lain. “Tiga keputusan Direktur tersebut kan menyangkut manfaat JKN, dan untuk memutuskan kemanfaatkan JKN merupakan kewenangan Presiden,” jelasnya.

Ia juga meminta agar rumah sakit yang menjadi provider BPJS Kesehatan agar tetap melakukan tiga pelayanan kesehatan tersebut seperti biasanya hingga ada keputusan resmi dari Presiden.

Terkait hal ini, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengklaim tujuan dari penerbitan tiga Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan itu dilakukan untuk mengatur pelaksanaan layanan kesehatan agar lebih baik.

"Jangan sampai ada penyalahgunaan pelayanan kesehatan atau overutilisasi, dan diharapkan peserta program JKN-KIS memperoleh manfaat pelayanan kesehatan yang bermutu, efektif, dan efisien," katanya.

Ia mencontohkan, dalam persalinan bayi yang lahir sehat, BPJS Kesehatan tetap menjamin semua jenis persalinan baik secara normal atau pun tidak. Jika bayi tersebut membutuhkan pelayanan khusus, fasilitas kesehatan (faskes) dapat menagihkan pembayaran di luar paket persalinan.

"Kalau bayinya membutuhkan sumber daya khusus, bayinya kemudian sakit, baru kemudian itu kita bayarkan. Jangan sampai kita membayarkan untuk kasus-kasus yang sebenarnya sudah satu paket (pembiayaan)," ucap dia.


(Abe/CL)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus

Google News - harianterbit.com
free web stats