Di Publish Pada Tanggal : Minggu, 08 April 2018 23:03 WIB

IDI Minta Kemenkes Uji Kelayakan Terapi “Cuci Otak” Dokter Terawan

Jakarta, HanTer - Kelayakan metode terapi cuci otak untuk pengobatan penyakit stroke yang dilakukan oleh dr Terawan Agus Putranto Sp.Rad diserahkan pada tim Health Technology Assesement (HTA) Kementerian Kesehatan untuk menilai standar pelayanannya.

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Prof Dr Ilham Oetama Marsis Sp.OG mengatakan, bahwa yang berwenang menilai suatu tindakan medis sesuai dengan standar prosedur operasional ialah HTA adalah Kemenkes.

"Kita ketahui bahwa dalam pengaturan standar pelayanan itu merupakan kewenangan dari Kemenkes. Kalau Kementerian Kesehatan belum menetapkan standar pelayanan, yang tentunya secara praktik tidak boleh dilakukan," tutur Marsis di Jakarta, Senin (9/4/2018).

HTA Kemenkes merupakan suatu badan yang saat ini keberadaannya permanen untuk menjawab perkembangan teknologi pengobatan. Marsis menerangkan bahwa PB IDI tidak bisa memberikan penilaian apakah metode cuci otak melalui "Digital Substraction Angiography" (DSA) dengan heparin yang dilakukan oleh dr Terawan sebagai metode pengobatan sudah bisa dilakukan kepada masyarakat.

Prof Marsis hanya menjelaskan bahwa dokter Terawan memang telah membuktikan melalui penelitian akademis terkait heparin dapat membuka suatu sumbatan-sumbatan yang bersifat kronik pada penyakit stroke. Hal tersebut ditegaskan oleh promotor disertasi dr Terawan di Universitas Hassanudin Makassar, yakni Prof dr Irawan Yusuf PhD.

Namun, Marsis mengingatkan bahwa masih ada tahap selanjutnya yang perlu dilakukan sebelum hasil riset tersebut bisa diterapkan pada masyarakat luas. Dia menerangkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh dokter Terawan dalam disertasinya baru tahap pertama dan masih memerlukan tahapan selanjutnya.

"Tapi jangan lupa pada tahap selanjutnya yang harus dipertanyakan, apakah dengan temuan ini akan bisa diterapkan kepada masyarakat secara luas. Itu yang harus melalui yang namanya uji klinik," jelas Marsis.

Sementara, perkembangan terbaru terkait status dokter Terawan yang sebelumnya direkomendasikan untuk diberi sanksi pemecatan dan pencabutan rekomendasi izin praktik, PB IDI menunda pelaksanaan sanksi rekomendasi tersebut.

Ketua Dewan PB IDI Prof.DR.dr. Abdul Razak Thaha, MSc, Sp.G mengatakan, PB IDI tidak ingin mengambil risiko dengan mengambil keputusan yang gegabah. Dia menyebut PB IDI membutuhkan waktu untuk berproses guna memutuskan seadil-adilnya terhadap dr Terawan setelah pada pekan lalu dilakukan forum pembelaan dari pihak doter Terawan atas rekomendasi tersebut.

"Banyak hal yang harus diverifikasi, banyak hal yang harus dilihat untuk mengimbangi sidang yang berlangsung demikian lama, dan mengimbangi bukti-bukti pembelaan yang dilakukan oleh dr T," tandasnya. 

 

 

 


(Arbi/Ant)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus

Google News - harianterbit.com
free web stats