Di Publish Pada Tanggal : Rabu, 28 Maret 2018 21:15 WIB

Optimalisasi Dana Desa Tekan Angka Stunting

Jakarta, HanTer - Indonesia tercatat sebagai negara peringkat ke lima terbesar di dunia dengan angka kasus stunting terbanyak. Stunting sendiri adalah kondisi tinggi seorang anak lebih rendah dari standar usianya, hal ini terjadi akibat kekurangan gizi kronis sejak dalam masa kandungan.

Masalah stunting di Indonesia, termasuk negara-negara lainnya di dunia, tidak sekadar terkait kesehatan. Lebih dari itu, sosial ekonomi dan status pendidikan turut mempengaruhi. Karena itu, upaya menekan angka stunting membutuhkan intervensi yang holistik dan terintegrasi. Salah satunya melalui pemanfaatan Dana Desa.

Dalam acara Stunting Summit 2018 di Jakarta, Rabu (28/3/2018), Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menginstruksikan agar dana desa yang digelontorkan ke desa-desa di Indonesia dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah stunting.

Menurut Wapres, dibutuhkan sebuah terobosan untuk memutus mata rantai terjadinya stunting pada anak-anak di Indonesia. "Semua harus bersatu, tidak hanya Menteri Kesehatan. Kementerian Desa punya program yang bisa diarahkan untuk asupan gizi yang baik kepada masyarakat," kata Wapres dalam sambutannya.

Pembangunan Desa

Ditempat yang sama, Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo akan memastikan dana desa tidak hanya dipakai untuk pembangunan fisik infrastruktur, tetapi juga mendorong peningkatan akses terhadap pelayanan sosial dasar khususnya di bidang kesehatan untuk pencegahan stunting.

Misalnya, kata dia, pembangunan fasilitas posyandu, poskesdes, polindes, dan MCK (mandi, cuci, kakus). “Selama tiga tahun (dana desa digulirkan), selain membangun infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi, kita juga membangun infrastruktur untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” jelasnya.

Eko merinci, triliunan dana desa telah berhasil membangun 108.000 unit MCK, 30.000 unit sarana air bersih, 18.000 PAUD, 11.000 Posyandu, dan 5.000 Polindes. “Untuk MCK, idealnya memang idealnya terdapat 5 juta unit tiap desa, tapi dana desa tidak akan cukup. Karena itu, melalui dana desa mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi desa, sehingga kemudian mereka bisa membangun MCK sendiri,” ujarnya.

Integrasi

Kedepan, lanjut Eko, penanganan stunting di desa harus lebih terintegrasi. Terlebih, permasalahan stunting sebagian besar terkait dengan masalah ketidaktahuan, infrastruktur dan kemiskinan. “Nah ini, kami berupaya agar bisa menurunkan angka stunting bersama-sama," ujarnya.

Dengan begitu, ditargetkan bisa menurunkan angka stunting yang saat ini berjumlah 37,2% turun menjadi satu digit atau di bawah 10%. Optimisme Menteri Eko terhadap target ini mengacu pada penurunan angka kemiskinan di pedesaan yang saat ini jauh lebih tinggi dibanding di perkotaan yakni 4,5% sementara di kota hanya 4%.

Hal ini ditambah dengan keberhasilan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdampak pada penanganan stunting di desa, seperti di Desa Ponggok, Klaten, Jawa Tengah. Desa tersebut berhasil mengelola kolam bekas peninggalan Belanda dan berhasil menghasilkan penghasilan hingga Rp15 miliar per tahun.

"Di sana tidak ada lagi stunting karena anak-anak dapat susu dan telur gratis. Para lansia juga diperhatikan. Jadi kalau dana desanya dimanfaatkan dengan benar maka berbagai permasalahan di desa dapat teratasi," tandasnya. 


(Arbi)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus

Google News - harianterbit.com
free web stats