Di Publish Pada Tanggal : Kamis, 21 Desember 2017 21:08 WIB

Era JKN, Cakupan Imunisasi Menurun Drastis

Jakarta, HanTer – Merebaknya kasus difteri di Tanah Air menjadi pertanyaan besar bagi sejumlah kalangan. Sebabnya, Indonesia sejak 1990 telah berhasil mengeliminasi penyakit kategori sangat menular ini. 
 
Ketua Centre for Health Economics and Policy Studies (Cheps) Universitas Indonesia, Budi Hidayat mengatakan, kejadian luar biasa (KLB) difteri di Indonesia merupakan buah dari marginalisasi upaya kesehatan masyarakat (UKM) di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) saat ini.
 
“Dalam pelayanan kesehatan, sejatinya upaya kesehatan perorangan (UKP) dan upaya kesehatan masyarakat (UKM) harus seimbang. Namun kini, di era JKN, dirasakan pelayanan kesehatan perorangan lebih mendominasi dibandingkan pelayanan kesehatan masyarakat. Dukungan secara eksplisit pada UKP lambat laun menyebabkan pengambil kebijakan kian fokus pada UKP dan seakan menganaktirikan UKM,” kata Budi di Jakarta, Kamis (21/12/2017).
 
Ia menegaskan, terjadi penurunan kinerja UKM sejak lahirnya JKN. Studi CHEPS UI berdasarkan Susenas 2013 dan 2015 menunjukkan adanya penurunan cakupan imunisasi dan ASI eksklusif masing-masing sebesar 14% dan 63% sebelum dan sesudah adanya JKN.
 
“Permasalahan UKM sejatinya sangat kompleks mulai dari pendanaan yang sangat kecil, terkendalanya pemanfaatan dana serta berbagai isu operasional di puskesmas. Secara praktis, contoh pada kasus dana BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) terjadi peningkatan pendanaan secara konsisten dari tahun 2013 hingga 2015 namun penyerapan dananya justru cenderung menurun,” katanya.
 
Hal ini diperparah dengan kurangnya obat, fasilitas, SDM kesehatan masyarakat (kesmas) akibat moratorium dan sibuknya Puskesmas melayani lonjakan pasien JKN yang datang berobat sehingga keteteran menjalankan program promotif dan preventifnya. “Padahal ia (puskesmas) adalah ujung tombak UKM,” ujarnya.
 
Selain itu, besarnya dana kapitasi (jasa pelayanan) untuk pelayanan peserta JKN di puskesmas ditengarai menyebabkan puskesmas lebih fokus pada layanan kuratif ketimbang layanan kesehatan masyarakat yang kurang diberikan insentif.
 
Menurut dia, upaya kesehatan masyarakat diyakini mampu mengendalikan biaya kesehatan karena menjaga masyarakat tetap sehat, menurunkan resiko terjadinya suatu penyakit termasuk penyakit kronis yang berbiaya mahal.  
 
“Hal ini secara langsung akan mendukung sustainibilitas JKN karena tingginya klaim biaya kesehatan yang membebani BPJS sebagian besar justru berasal dari penyakit tidak menular yang notabenenya dapat dicegah, seperti diabetes mellitus, hipertensi, gagal ginjal, kanker, penyakit jantung, dan sebagainya,” ujarnya.
 
Oleh karena itu, menurut dia, sangat mendesak untuk melakukan langkah nyata membenahi UKM, melalui penguatan Puskesmas untuk kembali pada tupoksi dalam membina kesehatan wilayah. 


(Arbi)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus

Google News - harianterbit.com
free web stats