Di Publish Pada Tanggal : Kamis, 30 Maret 2017 23:05 WIB

Pemerintah Cari Skenario Tekan Defisit Jaminan Kesehatan

Jakarta, HanTer - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani memberikan waktu satu bulan kepada BPJS Kesehatan untuk mencari solusi dalam menekan defisit anggaran Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk periode 2017 ini.

Hal tersebut disampaikan Puan Maharani usai Rapat Koordinasi (Rakor) tingkat menteri terkait Program JKN di Kantor Kementerian PMK Jakarta, Kamis (30/3/2017). “Hasil rakor ada 27 skenario untuk mengatasi defisit program JKN. Dari 27 skenario itu, saya minta dalam satu bulan diputuskan skenario terbaik agar defisit BPJS Kesehatan bisa terkendali,” kata Puan.

Sebagai informasi, jumlah pemasukan dana  program JKN terus mengalami defisit sejak diluncurkan pada Januari 2014 silam. Pada tahun pertama, defisit mencapai Rp3,3 triliun, pada tahun 2015 menjadi Rp5,7 triliun dan 2016 menjadi Rp9,7 triliun.

Direktur Utama Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fachmi Idris memaparkan beberapa opsi yang direncanakan untuk menanggulangi permasalahan defisit program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dikatakan Fachmi, ada dua hal yang sangat memungkinkan untuk jadi solusi penanggulangan defisit ialah kontribusi pemerintah daerah (pemda) dalam pembagian pembiayaan program JKN. "Ada cost sharing oleh pemda. Tapi nanti kita bahas dulu skemanya seperti apa, misalnya ada cukai rokok yang dibagi ke daerah," jelasnya.

Selain itu, kata dia, terdapat juga skenario penggunaan hasil cukai rokok yang dibagi ke pemerintah daerah agar terserap dengan optimal. Skenario selanjutnya, penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) yang tidak terserap sempurna di daerah.

Anggaran yang tidak terserap dalam kedua pos tersebut rencananya akan digunakan sebagai dana program JKN apabila terjadi defisit. Usulan lain akan diterapkan juga penerapan pembagian pembiayaan layanan kesehatan bagi peserta JKN yang menggunakan klaim BPJS Kesehatan yang tidak sesuai dengan indikasi medis. Fahmi menjelaskan tidak sedikit peserta JKN yang mengklaim biaya operasi persalinan cesar pada tanggal-tanggal tertentu. "17 Agustus kok jadi ramai operasi sesar, 1 Januari jadi ramai," jelas Fachmi.

Kenaikan Iuran

Menurut Fachmi defisit dana JKN dikarenakan permasalahan fundamental yaitu iuran peserta yang tidak sesuai dengan hitungan aktuaria. "Iuran belum sesuai hitungan aktuaria. Iuran untuk orang miskin atau tidak mampu mestinya Rp36 ribu, diputuskan Rp23 ribu oleh pemerintah. Artinya per orang minus Rp13 ribu," katanya.

Defisit iuran per orang juga terjadi pada iuran pekerja mandiri yang harusnya hitungan aktuaria untuk kelas tiga sebesar Rp53 ribu, diputuskan Rp23.500. Untuk iuran kelas dua ditetapkan Rp51 ribu yang seharusnya Rp63 ribu per orang.

Dijelaskan, pemerintah masih membahas apakah nantinya akan ada penyesuaian untuk iuran program JKN dengan mengikuti hitungan aktuaria yang sudah ada untuk menghindari defisit. Diharapkan, pembahasan rencana penanggulangan defisit program JKN bisa mengurangi beban defisit hingga menjadi surplus.
 


(Arbi/Ant)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus

Google News - harianterbit.com
free web stats