Di Publish Pada Tanggal : Minggu, 26 Februari 2017 22:05 WIB

Pemerintah Didorong Cegah Praktik Kecurangan Program JKN

Jakarta, HanTer - Anggota Komisi IX DPR RI Muhammad Iqbal mengatakan suksesnya pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak hanya bertumpu pada sistem yang tepat, tetapi juga pengawasan yang optimal.

Tanpa pengawasan, kata dia, kemungkinan praktik-praktik kecurangan dapat terjadi. Apalagi, selama ini banyak peserta fiktif, klaim biaya pengobatan fiktif, sampai klaim rawat inap fiktif yang menjadi titik kebocoran anggaran JKN.

"Sistem yang baik serta pengawasan yang intensif terhadap program JKN merupakan dua hal yang harus dilakukan Pemerintah, agar JKN dapat terlaksana dengan baik, sesuai harapan masayarakat," katanya, di Jakarta, Minggu (26/2/2017).

Oleh karena itu, ia menilai pertemuan antara Menteri Kesehatan dan pimpinan KPK merupakan langkah baik untuk mengantisipasi kebocoran anggaran JKN. Namun, tentunya harus ada tindaklanjut dalam implementasi, seperti beredarnya informasi pembentukan satuan tugas (Satgas) Pencegahan Fraud.

"Jika rencana tersebut terlaksana, saya kira hal ini merupakan langkah bagus untuk mengantisipasi terjadinya fraud," katanya.

Menteri Kesehatan Nila F Moeloek sendiri mengakui  indikasi kecurangan yang dilakukan pihak rumah sakit atau layanan kesehatan lainnya dalam Program JKN. Karena itulah, ia bertemu pimpinan KPK untuk mengkaji masalah itu. "Pasti saja ada, tapi kita tak bicara masa lampau tapi ke depannya. Jadi ini yang perlu kita atur. Evaluasinya tentu ada di rumah sakit," ujarnya.

Ia menambahkan, pertemuan dengan KPK kemarin salah satunya membahas mengenai pencegahan fraud dalam JKN. Rencana ini disebut Nila lebih sebagai upaya pencegahan dan keamanan. "Kita mau mengatur fraud. Misalnya kita tak memeriksa pakai alat sesuatu untuk menagih, itu fraud. Kalau kita tak melakukan tapi tetap memberikan tagihan, itu fraud," jelas dia.

Sebelumnya, Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan usai pertemuan kemarin menyebut, berdasarkan data semester pertama 2015, klaim rumah sakit dan pelayanan kesehatan lainnya kepada BPJS mencapai 175 ribu klaim senilai Rp 400 miliar. Angka itu belum termasuk fraud dalam JKN.

 

 


(Arbi)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus

Google News - harianterbit.com
free web stats