Di Publish Pada Tanggal : Senin, 09 Januari 2017 23:59 WIB

Polemik Permenkes 64/2016, Pengamat: Bermanfaat Cegah Kecurangan RS

Jakarta, HanTer - Terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) 64 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menuai polemik. Sorotan muncul dalam beleid yang mengatur tentang tarif pasien yang naik kelas ruang perawatan, karena hanya membayar selisih tarif kamar.

Pada aturan sebelumnya, setiap pasien peserta BPJS Kesehatan yang naik kelas ruang perawatan di rumah sakit (RS) baik milik pemerintah maupun swasta, dibebankan selisih tarif kamar, pelayanan dokter atau tenaga kesehatan dan obat-obatan.

Aturan baru tersebut pada akhirnya membuat sejumlah RS, khususnya swasta meninjau ulang kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Bahkan, dikabarkan sudah ada yang memutus kerjasama dan tak bersedia untuk melayani pasien BPJS Kesehatan.

“Menurut saya permenkes no. 64 dibuat oleh Menkes tidak melibatkan asosiasi faskes (fasilitas kesehatan) untuk membicarakan tarif. Ini pengingkaran pasal 24 ayat 1 UU No 40 tahun 2004 yang mengamanatkan tarif harus dirundingkan antara BPJS Kesehatan dengan asosiasi faskes di wilayah,” kata Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar dihubungi Minggu (8/1/2017).

Kendati begitu, Timboel berpendapat Permenkes 64 tersebut bisa mencegah kecurangan RS terhadap pasien. Salah satunya adalah seperti kamar perawatan yang dinyatakan penuh sehingga pasien disarankan dan dikondisikan untuk naik ke kelas VIP.

“Kasus seperti ini sering terjadi. Dengan kondisi ketidaktahuan dan kondisi pasien yang harus mendapat perawatan segera, biasanya keluarga pasien terpaksa mengiyakan tanpa mengetahui resikonya,” kata dia.

Masalah ini, kata dia, seharusnya dapat diatasi apabila adanya transparansi dan terpublikasi terkait ketersediaan kamar di RS. Demikian juga resiko ketika pasien mengiyakan untuk naik kelas perawatan, seperti ke kelas VIP yang diwajibkan membayar seluruh selisih biaya pengobata dan perawatan.

“Saya selalu mengatakan bahwa seharusnya Kemenkes meregulasikan tentang informasi kamar perawatan,  ICU, PICU NICU, ruang isolasi, harus terpublikasi kepada publik sehingga transparan. Dan tentunya kehadiran staf BPJS untuk membantu pasien yang butuh kamar juga sangat diharapkan di RS,” ujarnya.

Juru Bicara BPJS Kesehatan, Irfan Huamidi mengakui sudah ada beberapa RS khususnya swasta yang memutus kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kendati begitu, ia tidak menyebut jumlah RS yang memutus kerja sama tersebut. “Sangat sedikit (RS yang memutus kerjasama),” ujarnya.

Irfan menegaskan, pelayanan kesehatan kepada masyarakat pasien BPJS Kesehatan tetap berjalan. Sebabnya, dibanding RS yang memutus kerja sama, lebih banyak RS dan fasilitas kesehatan yang mendaftarkan diri untuk bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Sebagai informasi, hingga 9 Desember 2016, BPJS Kesehatan telah bermitra dengan 20.740 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang terdiri atas dokter praktik perorangan, klinik pratama dan puskesmas. Selain itu, di tingkat Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), BPJS Kesehatan juga telah bermitra dengan 2.017 rumah sakit dan 2.991 fasilitas kesehatan penunjang di seluruh Indonesia. (

 


(Arbi)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus

Google News - harianterbit.com
free web stats