Di Publish Pada Tanggal : Kamis, 08 Desember 2016 12:11 WIB

Penghapusan UN Ditolak: Peserta Didik Kecewa, Gagal Bersukacita

Jakarta, HanTer - Kegembiraan masyarakat atas rencana moratorium atau penghentian sementara Ujian Nasional (UN) nampaknya hanya euphoria sesaat. Sebab, pemerintah menolak rencana moratorium UN yang rencananya akan diberlakukan pada 2017 mendatang.

Penolakan tersebut muncul dalam sidang paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (7/12/2016). Dengan demikian, usulan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, pun terancam kandas.

"Usulan (moratorium UN) tadi tidak diterima, tapi dikaji lebih dalam lagi untuk memperbaiki mutunya," kata Wapres usai sidang paripurna terkait UN yang dihadiri menteri-menteri Kabinet Kerja.

Wapres menjelaskan, penolakan tersebut dengan alasan UN masih dibutuhkan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan termasuk pemerataan pendidikan. "Tanpa UN bagaimana kita bisa mendorong pendidikan dan apa acuannya antar daerah?" kata JK.

Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti mengaku kecewa dengan penolakan tersebut. Apalagi, kata dia, terbukti selama ini UN tidak meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia.

“Selama 10 tahun UN tidak mampu mendongkrak kualitas pendidikan di Indonesia, kenapa harus dipertahankan,” kata Retno menyayangkan.

Retno mengakan, masyarakat sudah terlanjur bersuka cita UN akan dihentikan, begitupun dengan tenaga pendidikan dan pihak-pihak lainnya. Ia bahkan mengapresiasi Mendikbud Muhadjir Effendy yang berani mengambil sikap untuk melakukan moratorium UN.

Sayangnya, kata dia, ada pihak-pihak di pemerintahan lama yang memiliki historis dengan UN keberatan dilakukan moratorium.

“Mungkin Pak Jusuf Kalla menginginkan adanya evaluasi seperti UN. Menjadikan bahwa memperoleh nilai tinggi dalam UN merupakan prestasi. Itu bagus, tapi apakah pemerintah sudah memberikan fasilitas yang baik,” ujarnya.

Belum Final

Johan Budi SP, Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi menuturkan, penolakan moratorium UN belum final. Presiden, kata Johan, menginginkan agar moratorium UN disertai dengan kajian mendalam dan alasan yang kuat. Ini menjadi tugas dari Mendikbud.

"Belum ada keputusan penghapusan UN setelah tadi ada masukan dari beberapa menteri maupun wakil presiden," ungkap dia.

Nantinya, kata Johan, hasil kajian tersebut akan kembali dibahas dalam rapat terbatas kabinet. Presiden Jokowi akan memberikan keputusan apakah tetap mempertahankan UN atau menghentikan. Sayangya, Johan tak menjelaskan kapan rapat terbatas itu dijadwalkan. "Mengenai waktu ratas kembali belum diputuskan," ucapnya.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri mengaku mendukung UN dihentikan. Hanya saja, ia menyayangkan rencana tersebut terlebih dahulu dilempar kepada publik dan menjadi konsumsi masyarakat luas. Akibatnya, hal ini terlanjur jadi polemik.

Menurut dia, model pengambilan keputusan dengan cara melempar isu atau sampaikan wacana lebih dulu ke publik tidak kondusif, terlebih jika kemudian hari wacana tersebut ditentang pemerintah sendiri. "Artinya sumbernya dari pemerintah, tapi kemudian ditolak oleh pemerintah," ujarnya.

Sebagai informasi, Mendikbud, Muhadjir Effendy, mengusulkan tiga opsi terkait UN, yakni penghapusan UN dari sistem pendidikan, penghentian sementara UN mulai 2017, atau tetap menjalankan UN dengan teknis pelaksanaan diserahkan kepada daerah.

Khusus untuk opsi ketiga, UN untuk tingkat SMA dan sederajat diusulkan ditangani oleh pemerintah provinsi, sedangkan tingkat SD dan SMP dan sederajat ditangani pemerintah kabupaten/kota. Namun, ketiga opsi yang ditawarkan Mendikbud kepada Presiden Joko Widodo tersebut masih harus dibahas dalam rapat kabinet terbatas, sebelum diputuskan pemerintah.

"Sudah tuntas kajiannya, dan kami rencana (UN) dimoratorium. Sudah diajukan ke Presiden dan menunggu persetujuan Presiden," kata Muhadjir.


(Harian Terbit/Arbi)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus

Google News - harianterbit.com
free web stats