Di Publish Pada Tanggal : Rabu, 20 Juli 2016 11:29 WIB

Vaksin Palsu: DPR Kecam Sikap IDI

Jakarta, HanTer - Sikap Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang membela rekan sejawatnya dalam kasus vaksin palsu disesalkan sejumlah pihak. Apalagi, penetapan sejumlah dokter sebagai tersangka oleh aparat kepolisian tentu berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan.

"Tidak bijak, dokter bukan malaikat, mereka manusia biasa yang bisa saja salah. Kalaupun ada tenaga kesehatan yang terlibat, itu kan oknum. Bukan profesi yang disalahkan," tegas anggota Komisi IX DPR RI, Amelia Anggraini, di Jakarta, Selasa (19/7/2016).

Amelia juga menyebut IDI tidak sepantasnya menolak melakukan vaksin ulang kepada anak-anak yang terindikasi kena kasus vaksin palsu. Terlebih, keputusan itu diambil lantaran IDI menilai kasus vaksin palsu yang saat ini berkembang telah memojokkan profesi dokter. "IDI tidak sepantasnya mengeluarkan statement seperti itu,” tandasnya.

Menurut dia, dalam kasus vaksin palsu apabila terdapat oknum tenaga kesehatan yang terlibat berdasarkan fakta, penyidikan dan dinyatakan bersalah. Maka dia harus dikenakan sanksi berat karena melanggar sumpah profesinya.

Hal senada dikatakan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawa. Menurutnya, tidak ada satupun profesi di Indonesia yang kebal hukum. “Saya punya ponakan dokter, mertua dokter, kakak dokter, dan mendukung langkah yang sudah dilakukan. IDI harus ingat sebagai pelayan rakyat. Mental feodal pada saat pendidikan dokter di zaman Belanda jangan dibawa,” kata Taufik.

Ia menuturkan, profesi lain seperti insinyur, atau penegak hukum sekalipun, bisa dipidana kalau terbukti bersalah. Apalagi, sejauh ini publik menyalahkan oknum, bukan profesi dokter. Sehingga, kata Taufik, tak seharusnya IDI bersikap terlalu defensif.

Imunisasi

Terpisah, Menteri Kesehatan (Menkes), Nila F Moeloek, menginstruksikan para dokter untuk tetap menjalankan proses pemberian imunisasi seperti biasa. Pemberian imunisasi, kata dia, adalah kewajiban sekaligus tanggung jawab dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

"Pelayanan kesehatan termasuk imunisasi harus tetap berjalan dan tetap mengutamakan prinsip keselamatan pasien," ujarnya.

Menurut dia, kasus vaksin palsu bukan hanya melibatkan dokter semata. Sehingga ini tidak terkait dengan perihal profesi. "Ini oknum, karena produsen yang disebut melakukan kan ada mantan perawat? Itu juga kriminal. Jadi kalau saya misalnya dokter juga melakukan itu, saya kriminal. Jadi nggak mau menyalahkan," ujar Nila.

Sebagai informasi, Bareskrim Mabes Polri telah menetapkan sebanyak 23 tersangka dalam kasus vaksin palsu. Tiga orang tersangka diantaranya, merupakan dokter aktif yang bekerja di 14 rumah sakit terlibat vaksin palsu, yang sebelumnya telah dipublikasikan.

Menyikapi hal ini, pada Senin (18/7/2016) IDI menggelar konferensi pers. Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Pengurus Besar IDI, Ilham Oetama Marsis, menuding ada sebuah skenario untuk menyalahkan dokter dalam kasus vaksin palsu.

Bahkan, kata dia, karena penangkapan sejumlah dokter dan tenaga medis, akhirnya menstimulasi masyarakat bahwa dokter yang bertanggung jawab atas kasus tersebut. "Ini menimbulkan perspektif negatif terhadap profesi dokter dan fasilitas medis," kata Ilham.

Dalam kasus ini, menurut Ilham, dokter dan tenaga medis merupakan korban dari pelaku pemalsuan vaksin. “IDI meminta Bareskrim fokus menyasar aktor intelektual vaksin palsu ketimbang hanya berkutat pada tenaga medis yang terlibat,” ujarnya.

LPSK

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendorong pihak-pihak di rumah sakit atau klinik yang diduga menjadi lokasi peredaran vaksin palsu untuk memberikan keterangan kepada pihak kepolisian. Tindakan tersebut dapat mempermudah aparat penegak hukum dalam membongkar kasus ini, termasuk siapa saja yang terlibat.

"Untuk membongkar praktik ini, diperlukan kesaksian dari orang-orang di lingkungan klinik atau rumah sakit. Dengan demikian akan terlihat siapa saja yang terlibat, apakah perawat, dokter ataukah manajemen rumah sakit, turut terlibat dalam upaya peredaran vaksin palsu kepada masyarakat," ujar Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai kepada wartawan di Jakarta, Selasa (19/7/2016).


(Danial/Arbi)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus

Google News - harianterbit.com
free web stats