Di Publish Pada Tanggal : Senin, 19 Maret 2018 16:58 WIB

40 Badan Usaha Pelabuhan Selamat dari Sanksi Pembekuan

Jakarta, HanTer -- Ketua Umum DPP Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI)  Aulia Febrial Fatwa mengatakan, sesuai surat Dirjen Perhubungan Laut No.PP.001/1/4/DTPL-18 perihal  evaluasi  izin usaha sebagai  BUP, bila sampai waktu yang telah ditentukan para pemegang izin  BUP belum juga melaporkan kegiatannya, dengan sendirinya izin tidak berlaku lagi.
 
Dia mengatakan PM 51/2015 tentang penyelenggaraan pelabuhan laut, mulai berlaku 24 Februari. Artinya, kalau pemegang  BUP yang jumlahanya mencapai 223 badan usaha  di luar Pelindo, tidak melakukan konsesi pengusahaan, seperti yang diwajibkan, dengan sendirinya izin BUP-nya tidak berlaku. Konsesi pengusahaa pelabuhan itu dapat dilakukan dengan operator pelabuhan, seperti Pelindo I - IV atau pemerintah melalui skema public-private partnerships (PPP).
 
Sekarang ini, tutur Aulia, Anggota ABUPI yang jumlahnya sekitar 40 Badan Usaha pemegang BUP selamat dari sanksi pencabutan izin. Karena,  telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
 
"Anggota kami sudah melakukan penyesuaian dan konsesi pengusahaan.  Memang  masih banyak yang belum melakukan konsesi tapi telah mengusahakan kegiatan kepelabuhanan dan kegiatannya itu dilaporkan kepada regulator," tutur Aulia, Minggu (17/3/2018) dalam menyikapi  surat Dirjen Perhububgan Laut terkait batas waktu laporan kegiatan bagi pemegang izin BUP.
 
Selain Aulia Febrial pada acara ini juga hadir Wakil Ketua Umum I ABUPI David Rahadian, Wakil Ketua Umum II Ariyanto Purboyo dan Sekjen Liana Trisnawati.
 
"Jauh sebelum keluarnya surat Dirjen Perhubungan Laut kami selalu mengingatkan para pelaku usaha pemegang izin BUP untuk segera melakukan konsesi kegiatan atau kegiatan kepelabuhanan lainnya. Tapi tidak didengar, dan ketika muncul surat Dirjen Perhubungan  Laut dan sanksi  pencabutan mereka baru teriak," tegas Aulia.
 
Diakui, banyak badan usaha BUP  meminta  ABUPI  untuk melakukan pembatalan batas waktu laporan. Hal itu,  ungkap Aulia tidak mungkin dilakukan. Kewajiban konsesi bagi  pemegang BUP dan laporan kegiatan  tidak bisa dicabut, tapi harus dilaksanakan. 
 
"Ada sejumlah perusahaan pemegang BUP meminta ABUPI memperjuangkan agar peraturan peraturan dibatalkan. Tidak mungkin kami melakukan itu, karena yang mengeluarkan peraturan adalah Ditjen Perhubungan Laut, " tutur Aulia.
 
Wakil Ketua  I ABUPI bidang  Organisasi, David Rahadian menambahkan, sebagai tanggungjawab organisasi,  jauh sebelumnya telah mengingatkan para pemegang BUP untuk segera melakukan konsesi pengusahaan kepelabuhanan, agar tidak terkena sanksi pencabutan. 
 
Para pemegang izin BUP bahkan disarankan, kalau tidak memiliki kecukupan modal untuk melakukan konsesi pengusahaan,  bisa melakukan kegiatan lain yang terkait dengan kepelabuhanan.
 
"Prioritasnya pasti anggota ABUPI,  badan usaha di luar anggota tetap kami beri tahu. Tapi khusus anggota kami selalu memberikan bimbingan dan arahan, karena sesuai regulasi yang ada, pengusahaan pelabuhan banyak dan bisa dilakukan satu saja sudah bisa menggugurkan pembekuan asal membuat laporan," jelasnya.
 
Pada sisi lain Aulia menjelaskan, adanya keraguan para badan usaha pemegang BUP untuk melakukan konsesi pengusahaan. Selain padat modal, aset yang dimiliki akan diserahkan kepada pemerintah setelah habis masa konsesi.
 
"Lahan harus milik sendiri, mempunyai SDM  yang telah memiliki sertifikasi kepelabuhanan. Membangun infrastruktur, tapi setelah habis masa konsesi diserahkan ke pemerintah. Tidak semua swasta berani melakukan ini," jelasnya. Alee
 
teks: Ketua Umum DPP ABUPI Aulia Febrial Fatwa (kanan) didampingi Wakil Ketua Umum I David Rahadian, Wakil Ketua Umum II Ariyanto Purboyo dan Sekjen Liana Trisnawati, saat memberikan penjelasan terkait Evaluasi izin BUP. 

(Alee)


comments powered by Disqus