Di Publish Pada Tanggal : Selasa, 21 November 2017 20:50 WIB

Mulai 2018, 30 Persen Dana Desa Untuk Upah Tenaga Kerja

Jakarta, HanTer - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo optimistis Program Dana Desa pada 2018 akan memiliki dampak yang signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan penciptaan lapangan pekerjaan.

Hal ini, kata Eko, lantaran banyak perubahan desain dan alokasi dana desa pada 2018 mendatang. Diantaranya, perubahan pemanfaatan dana desa untuk menciptakan kegiatan padat karya. Dimana, setiap kegiatan tersebut harus dilakukan secara swakelola, dengan murni melibatkan masyakarat desa itu sendiri.

Dalam program ini, sekitar 30 persen dana desa dialokasikan untuk upah tenaga kerja mencakup seluruh rumah tangga miskin. “Tahun depan diubah, alokasi dana desa 30 persen dibayar untuk upah demi mendorong daya beli dan kesejahteraan, dana yang digunakan (dari total dana desa) Rp18 triliun. Ini (aturan) akan dibuat SKB (surat keputusan bersama) empat menteri,” kata Eko di Jakarta, Selasa (21/11/2017).

Mengutip data BPS periode Maret 2017, tercatat jumlah penduduk miskin bertambah 6.900 orang dibanding September 2016. Peningkatan ini akibat jumlah penduduk bertambah. Sementara berdasarkan persentase, penduduk miskin berkurang tipis dari 10,70 persen menjadi 10,64 persen atau menjadi 27,77 juta orang.

Untuk perdesaan, data BPS mencatat jumlah penduduk dalam tiga tahun terakhir berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pada 2014, penduduk miskin di perdesaan berjumlah 17,37 juta orang, pada 2015 naik menjadi 17,89 juta orang, namun pada 2016 turun menjadi 17,28 juta orang. Per Maret tahun ini, penduduk miskin di perdesaan berjumlah 17,10 juta orang, atau masih lebih banyak dari jumlah penduduki miskin di perkotaan. 

Terganjal Aturan

Eko menambahkan, selama ini model swakelola di desa-desa masih terganjal oleh beberapa aturan dan kebijakan aparatur desa, sehingga masih banyak kegiatan yang menggunakan pihak ketiga atau kontraktor. Salah satunya, terkait peraturan LKPP No. 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa.

Aturan itu, mengatur pengadaan barang dan jasa kompleks yang nilainya di atas Rp 200 juta tidak bisa dikerjakan dengan model swakelola. Aturan lain yang menghambat adalah Peraturan Menteri Keuangan No. 112 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dimana diatur bahwa daerah yang 90% desanya belum melaporkan penggunaan Dana Desa mereka pada periode sebelumnya, belum bisa mencairkan Dana Desa.

“Aturan ini sudah direvisi tidak harus menunggu 90 persen. Dengan begitu saya yakin serapan dana desa tahun ini bisa 100 persen, dari realisasi sementara sebesar 89,20 persen, ” tutur dia.

Prukades

Lebih lanjut, Eko memaparkan pihaknya akan menggenjot Program Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades). Sebab, program ini dinilainya mampu secara signifikan meningkatkan perekonomian desa maupun masyarakatnya sendiri. Karena di dalamnya dilakukan pengembangan potensi setiap desa, termasuk pembangunan infrastruktur dan sarana pasca panen, dengan pelibatan lintas sektoral maupun pihak swasta.

Melalui Prukades, ia memprediksi akan menciptakan 10-15 juta lapangan kerja bagi masyarakat desa. “Prukades sudah berhasil diterapkan di 43 daerah. Mereka di antaranya Lampung Timur, Sigi, Gorontalo, Pandeglang dan daerah lainnya. Dan saat ini, setiap bupati berlomba-lomba memberikan usulan pengembangan komoditas daerahnya untuk masuk dalam program Prukades," ucap dia.

Sebagai informasi, Pemerintah telah mengucurkan sebesar Rp127 triliun dalam tiga tahun program dana desa digulirkan. Dengan rincian pada 2015 anggaran dana desa Rp20 triliun, 2016 sebesar Rp47 triliun dan 2017 mencapai Rp60 triliun. Dan pada 2018, diproyeksikan dana desa akan tetap sebesar Rp60 triliun. 

(Arbi)


comments powered by Disqus