Di Publish Pada Tanggal : Rabu, 13 September 2017 22:05 WIB

Kementerian Desa PDTT Jangan Represif Kepada Desa

Jakarta, Hanter - Setelah tiga tahun berjalan, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pelaksanaan dana desa sudah tidak lagi sesuai dengan UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Hal ini dipicu oleh peraturan perundang - undangan dibawah UU Desa yang justru bertentangan dengan UU Desa itu sendiri. Pemerintah pusat masih saja menerapkan prinsip top down dalam pengelolaan dana desa.

Sebagaimana di ketahui bersama, Kementerian Desa PDTT saat ini memiliki 4 program unggulan terkait penggunaan dana desa, antara lain Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades), mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), membangun embung air desa, dan membangun sarana olahraga desa.

Iwan Sulaiman Soelasno,  Direktur Pelaksana Assosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia (APDESI)  menyatakan keempat program unggulan Kementerian Desa PDTT menunjukkan bahwa Kemendes mendikte aparatur pemerintah desa dengan mempersempit cakupan program dan kegiatan yang menggunakan dana desa. 

"Tidak semua Desa butuh 4 program itu. Jangan dipersempit dan jangan represif lah kepada desa," tegas Iwan.

Iwan mengemukakan, hal ini jelas - jelas melanggar amanat UU Desa yang sangat mengedepankan penyusunan program berdasarkan kebutuhan warga desa. "Saya pikir ini yang menjadi poin krusial dalam evaluasi 3 tahun pelaksanaan UU Desa, yaitu Kemendes mereduksi asas kognisi dan subsidaritas yang menjadi asas terpenting dalam UU Desa", ujar Iwan.

Karena itu Iwan meminta kepada pihak pemerintah pusat terutama Kementerian Desa PDTT untuk kembali kepada UU Desa sebagai payung hukum pelaksanaan dana desa. Pemerintah pusat sebaiknya hanya memberikan pedoman tentang penggunaan dana desa untuk pembangunan dan Pemberdayaan warga desa. Jangan malah mendikte. Iwan menambahkan mandat dari UU Desa adalah memperkuat kewenangan desa. 

 

(Danial)


comments powered by Disqus