Di Publish Pada Tanggal : Senin, 03 September 2018 21:33 WIB

Dirut BPJS-TK: Dana Investasi Dikelola Sesuai Regulasi

Jakarta, HanTer – Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto memastikan dana investasi yang dikelola selama ini sesuai dengan regulasi, diantaranya hanya boleh melalui SBN (surat berharga negara), deposito, saham, reksadana, dan penyertaan modal.

Aturan yang mengatur investasi itu sendiri tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 1 tahun 2016 dan POJK Nomor 36 Tahun 2016.

“Investasi kita selalu laporkan ke pihak-pihak terkait sesuai regulasi, laporkan ke OJK dan Presiden. Kemudian juga hasil audit kita paparkan di website,” kata Agus Susanto di Gedung Menara Jamsostek Jakarta, Senin (3/9/2018)

Hal itu disampaikan Agus terkait pertanyaan sejumlah anggota DPR RI dalam rapat dengan Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan (BPJS-TK). Anggota DPR yang hadir diantaranya Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf dan Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Daulay.

Agus menerangkan, dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2018 mencapai Rp333 triliun, dengan hasil investasi per Juli 2018 mencapai Rp17 triliun. Investasi tersebut secara rinci melalui SBN (62 persen), saham (18,5 persen), reksadana (10 persen), dan investasi langsung (1 persen).

Infrastruktur

Agus juga menegaskan bahwa investasi untuk infrastruktur seperti yang ditanyakan berbagai kalangan tidak dilakukan secara langsung, tetapi melalui SBN. “Misal SBN yang dikeluarkan oleh BUMN Karya, kita beli instrumen surat berharga tersebut yang pemanfaatannya digunakan untuk infrastruktur,” ujarnya.

Dalam rapat DPR dengan BPJS Ketenagakerjaan itu, pengelolaan dana investasi turut menjadi pembahasan utama, selain masalah kepesertaan dan manfaat yang diterima peserta BPJS-TK.

“Terkait investasi, ini bukan uang direksi, bukan uang negara. Diamanatkan untuk menginvestasikan. Kami sebagai wakilnya (rakyat) tentu ingin mengetahui bahwa uangnya dipergunakan untuk apa,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Daulay.

Hal senada pun diungkapkan oleh Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR RI. Ia meminta BPJS-TK lebih transparan dalam mengelola investasi lantaran dana tersebut merupakan milik para pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan. (Arbi)


(Arbi)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus
free web stats