Di Publish Pada Tanggal : Kamis, 30 Agustus 2018 10:46 WIB

Mamit: Kebijakan Energi Jokowi Memihak Rakyat

Jakarta, HanTer - Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan, sejumlah kebijakan di sektor energi yang dikeluarkan di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dinilai berpihak pada kepentingan rakyat dan mendukung tumbuhnya badan usaha milik negara (BUMN).

“Menurut saya, kebijakan pemerintah sudah cukup bagus. Memang terkesan banyak kebijakan yang populis, tapi semuanya demi kepentingan rakyat banyak,” kata Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan dalam diskusi bertema Menelaah Kebijakan Energi Pemerintahan Jokowi di Jakarta, Rabu (29/8).

Pada diskusi ini tampil sebagai pembicara yakni Vice President Corporate Communication PT. Pertamina Adiatma Sardijito, Anggota Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman dan Kepala Biro Perencanaan Kementerian ESDM Harya Adityawarman.
Mamit ambil contoh, kebijakan pemerintah yang menetapkan harga premium, elpiji, dan tarif listrik tidak naik sampai 2019. Meski memang berat, namun kebijakan ini sangat membantu masyarakat.

Menurutnya, sebagai pelaksana penugasan tersebut, pemerintah menunjuk BUMN yakni PT Pertamina. “Bukan berarti beban diserahkan sepenuhnya ke Pertamina, karena pemerintah juga memberi kompensasi kepada Pertamina di sektor hulu,” kata Mamit.

Mamit mengemukakan, dalam pelaksanaannya memang tidak mudah. Namun, terbukti sejauh ini semua berjalan dengan baik. “Buktinya, di masa krusial seperti musim mudik lebaran tidak terdapat kelangkaan BBM dan elpiji,” katanya.

Anggota Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman mengatakan, kebijakan yang harus dikeluarkan pemerintah memang harus menjunjung nasionalisme. Namun, menurut dia, nasionalisme harus diartikan maknanya lebih luas yakni segala sesuatu yang dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang sebesar besarnya kepada bangsa dan negara.

“Jadi, tidak melulu pelaksananya harus perusahaan nasional. Yang penting adalah bagaimana hasilnya memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia,” katanya.

Pada kesempatan itu Vice President Corporate Communication PT. Pertamina Adiatma Sardijito mengatakan, bahwa sebagai BUMN, Pertamina memang berkewajiban melaksanakan penugasan yang diberikan pemerintah, baik di sisi hulu maupun hilir. Di sisi hulu misalnya dalam hal pengelolaan blok terminasi.

“Yang terkini adalah Blok Mahakam dan Blok Rokan,” katanya.

Di sisi hilir antara lain melaksanakan penugasan penjualan BBM Satu Harga di seluruh wilayah Nusantara, menyalurkan BBM jenis tertentu dan penyaluran penugasan yakni premiun serta elpiji 3 kg.

Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan Kementerian ESDM Harya Adityawarman mengatakan, setidaknya ada tujuh kebijakan populer di sektor energi yang membawa perubahan cukup besar, yakni reformasi hulu migrasi kontrak gross split, peningkatan ketahanan migas nasional, BBM satu harga, melistriki wilayah Indonesia, pengembangan Energi Terbarukan, Penyelesaian Perundingan Freeport dan memangkas 188 perizininan.

Untuk mengurangi penggunaan energi fosil, pemerintah banyak mengembangkan energi baru terbarukan, penggunaan Biodiesel, dan penggunaan listrik sebagai pengganti BBM untuk kendaraan.


(Sammy)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus
free web stats