Di Publish Pada Tanggal : Rabu, 11 April 2018 14:44 WIB

Praktik Impor Dikritik, Pemerintah Diminta Serius Lakukan Industrialisasi Garam

Jakarta, HanTer - Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian telah mendata kebutuhan garam industri untuk tahun ini sebesar 3,7 juta ton. Guna memenuhi jumlah tersebut, pemerintah memutuskan untuk melakukan impor. Hal ini menuai polemik.

Polemik tersebut juga dipicu dengan kehadiran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri pada 15 Maret 2018.

Guru Besar Bidang Teknik Rekayasa Lingkungan Universitas Indonesia Misri Gozan, menilai, pemerintah harus serius jika ingin melakukan hal tersebut.

Hal ini juga menjadi ulasannya dalam bedah buku Hikayat Si Induk Bumbu: Jalan Panjang Swasembada Garam. Dia menyebut pemanfaatan teknologi menjadi kuncinya.

"Untuk menyaingi garam impor syaratnya pemerintah harus serius melakukan Industrialisasi garam. Produksi massal dengan memanfaatkan teknologi menjadi salah satu kuncinya," ucap Misri di Jakarta, Rabu (11/4/2018).

Dia menyebut, untuk menjamin swasembada garam, ada banyak hal yang harus disiapkan pemerintah dewasa ini.

"Mulai dari deregulasi perizinan, infrastruktur untuk industri garam, hingga penggunaan teknologi untuk diversifikasi produk," ungkap Misri.

Selain itu, masih kata dia, faktor cuaca menjadi satu hal yang juga diperhitungkan. Dirinya mencontohkan antara Australia dengan Indonesia.

Contohnya, dari segi udara saja, kita berbeda dengan Australia. Di Indonesia butuh waktu yang lama untuk penguapan air laut, karena udara di Indonesia sudah dipenuhi air. Di Australia proses penguapan cepat," jelas Misri.

Dia juga mengingatkan, di Indonesia, konsumen tersebar memang berasal dari garam industri. Tapi sampai sekarang kualitas garam masih belum memenuhi spesifikasi untuk kebutuhan industri itu sendiri.

"Fakta yang tak boleh dipungkiri adalah bahwa konsumen terbesar garam dalam negeri berasal dari garam industri. Sementara, sampai sekarang prduksi garam dalam negeri masih belum bisa memenuhi spesifikasi kebutuhan garam industri," kata Misri.

Sementara, dalam acara yang digelar Universitas Diponegoro itu, Ketua Pusat Unggulan Inovasi (PUI) Garam Nasional Makhfud Efendy, mengatakan permasalahan lain yang sampai saat ini belum diselesaikan adalah data garam yang masih simpang siur.

"Selain dihadapkan pada permasalahan teknologi, Kita dihadapkan pada permasalahan akses data dan informasi garam," pungkas Makhfud.


(Sammy)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus
free web stats