Di Publish Pada Tanggal : Selasa, 03 April 2018 00:33 WIB

Pemerintah Wajibkan Aplikator Menjadi Perusahaan Transportasi

Jakarta, HanTer - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) segera membuat peraturan yang mengharuskan perusahaan penyedia jasa transportasi berbasis aplikasi alias aplikator menjadi perusahaan transportasi.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatkaan, keputusan ini untuk menjamin kelangsungan payung hukum baik bagi aplikator maupun mitra pengemudi. Hal ini pula, kata dia, sudah menjadi bagian dari keputusan bersama dengan Staf Kepresidenan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

"Berubahnya aplikator menjadi perusahaan transportasi, sehingga aplikator sebagai perusahaan transportasi bisa berhubungan langsung dengan pengemudi dan sebagainya," katanya dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (2/4/2018).

Dalam kesempatan sama, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan ada dua kemungkinan bentuk payung hukum, membuat Peraturan Menteri (PM) baru atau merevisi Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

"Masih digodok regulasinya, ada dua kemungkinan PM baru atau kita akan revisi, secepatnya dibuat focus group discussion nanti semua pemangku kepentingan menyampaikan masukan," katanya.

Budi menuturkan didorongnya perusahaan angkutan aplikasi untuk menjadi perusahaan transportasi agar bisa berkoordinasi secara langsung serta pengawasan secara langsung oleh Kemenhub. "Kita dorong saja untuk jadi perusahaan transportasi, sehingga nanti para mitra langsung berhubungan transportasi, selama ini mereka kucing-kucingan," katanya.

Dia mengatakan payung hukum akan secepatnya diterbitkan dan perusahaan aplikasi juga agar segera berubah menjadi perusahaan transprotasi. "Kemenhub tidak akan memberikan kemudahan kalau mereka jadi perusahaan transportasi," katanya.

Meski menyediakan layanan transportasi berbasis aplikasi, para aplikator seperti Go-Jek dan Grab, tidak hanya menyediakan layanan transportasi semata, tetapi juga layanan kurir logistik jarak dekat, pesan antar makanan, jasa titip belanja, jasa kebersihan keliling, jasa pijat panggilan, jasa kecantikan, bahkan jasa pembayaran berbagai kebutuhan sehari-hari.

Sebelumnya, Aliansi Nasional Driver Online (Aliando) menuntut pemerintah mengubah status aplikator dari semula perusahaan aplikasi menjadi perusahaan transportasi. Tujuannya, untuk memperjelas status hukum antara pengemudi dan aplikator.

Tak hanya itu, Aliando juga meminta dilibatkan pemerintah dalam pengkajian ulang Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek. 


(Danial/Ant)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus
free web stats