Di Publish Pada Tanggal : Selasa, 27 Maret 2018 22:55 WIB

Jokowi Instruksikan Perizinan Usaha Dipermudah

Jakarta, HanTer - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan urusan perizinan usaha khususnya untuk investasi dan ekspor lebih pendek dan singkat.

"Masih banyak hal besar yang mesti kita lakukan untuk memperbaiki negara ini. Sudah nggak zaman urus izin ke sana kemari terus isi berpuluh puluh kertas. Ini sudah bukan zamannya sekarang," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) seperti dilansir Antara, Selasa (27/3/2018).

Presiden mengatakan, saat ini masyarakat hidup di era modern yang semua ingin serba singkat, serba cepat, dan serba online "Dan sudah saatnya kita bawa proses perizinan ke era yang sama, singkat cepat online. Saya ingatkan ke Dirjen Bea Cukai, Dirjen Pajak sudah nggak adalah isi bermacam-macam," katanya.

Ia sendiri punya pengalaman ketika mengurus restitusi yang memakan waktu hampir setahun hingga membuatnya sampai merasa kapok. "Dulu saya urus restitusi hampir setahun, kapok itu nggak saya urus, lebih banyak keluar duit daripada dapat restitusinya," katanya.

Presiden mencontohkan saat ia dulu mengurus investasi di Uni Emirat Arab sekitar 17-18 tahun lalu yang hanya memakan waktu tidak sampai satu jam. Dengan izin itu, ia bisa membangun kantor dan ruang pameran gudang tempat usahanya pada 18 tahun lalu. "Di sini saya maunya seperti itu. Karena saya memiliki pengalaman yang baik dan tidak baik," katanya.

Pada kesempatan itu diluncurkan perizinan online dimana Presiden juga menyosialisasikan mengenai aturan baru soal percepatan perizinan kepabeanan dan cukai dalam rangka kemudahan berusaha kepada 1.425 perusahaan yang hadir.

Percepatan perizinan kepabeanan dan cukai dalam rangka kemudahan berusaha sudah dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dengan fokus untuk mendorong kemudahan berinvestasi dan ekspor.

Ada empat ruang lingkup yang diatur untuk mempercepat perizinan kepabeanan dan cukai. Pertama registrasi kepabeanan dipermudah dari sisi persyaratan, waktu dan lainnya. Di sisi lain, perbaikan juga dilakukan pada tempat penimbunan berikat (TPB) disediakan fasilitas penangguhan bea masuk. Selain itu tidak ada pungutan pajak dalam rangka impor (PDRI) untuk pelaku usaha dalam rangka kegiatan tertentu di kawasan berikat, pusat logistik berikat dan lain-lain.

Pemerintah juga menyediakan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) yakni fasilitas pembebasan atau pengembalian bea masuk atau impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk di ekspor.

Keempat yaitu untuk nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC) dimana izin untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan barang kena cukai, penyalur atau pengusaha tempat. 
 

 


(Ant )



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus
free web stats