Di Publish Pada Tanggal : Rabu, 21 Maret 2018 13:37 WIB

Banyak Impor Beras, Pemerintah Dinilai Terburu-buru

‎Jakarta, HanTer - Dua bulan menjelang bulan Ramadhan, pemerintah terus berupaya untuk menstabilkan harga beras. Salah satunya dengan mengimpor beras dari negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam.‎ Hal itu, mendapat kritik dari berbagai kalangan.

‎Kebijakan pemerintah melakukan impor beras untuk mengatasi lonjakan harga beras di pasar, dinilai terlalu terburu-buru. Padahal, beras impor dari Vitenam, Thailand, dan India sebanyak ratusan ribu ton lebih, kini sudah tersimpan di gudang Bulog.

Pengamat pangan Universitas Brawijaya Malang, Agustin Krisna Wardani, melihat, kebijakan pemerintah untuk melakukan impor beras sebenarnya menjadi salah satu solusi ketika harga beras di pasaran telah melebihi harga eceran tertingi (HET).

"Untuk melakukan impor beras, perlu ada sejumlah indikator yang harus dipertimbangkan. Pemerintah jangan terburu-buru mengambil kebijakan impor," ujar Agustin, di Jakarta, Selasa (20/3/2018).

Sejumlah indikator yang dimaksud Agustin di antaranya jenis beras impor, waktu impor, serta lembaga yang ditunjuk untuk melakukan impor. Dari segi waktu,  ia menilai tidak tepat. Pasalnya, pemerintah melakukan impor di masa panen raya.

"Untuk jenis beras, di pasaran yang kini harganya melonjak mayoritas beras jenis medium, tetapi pemerintah justru impor beras premium," katanya.

Menurutnya, kebijakan impor beras ini dilakukan lantaran pasokan beras dinilai kurang oleh Kementerian Perdagangan, sehingga harga beras di pasaran melonjak tinggi. Padahal berdasarkan data di Kementrian Pertanian, kebutuhan beras secara nasional sebanyak 2,6 juta ton. Sementara ketersediaan beras saat nasional sebanyak 5,6 juta ton.

"Seharusnya jumlah beras surplus, tetapi menurut pemerintah kita kekurangan beras. Perbedaan data ini yang seharusnya dikaji dulu oleh pemerintah sebelum melakukan impor beras," ungkap Agustin.

Untuk itu, ia berharap pemerintah melakukan penelusuran akurasi data stok beras nasional. Jika ketersediaan beras mengalami surplus, seharusnya harga di pasaran justru melonjak, akibatnya kebijakan impor menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Untuk diketahui kebijakan pemerintah untuk mengimpor beras ditandai dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution yang mengatakan bahwa, pada bulan Maret, beras impor asal Thailand dan Vietnam akan masuk ke Indonesia untuk mengamankan stok beras Bulog pada dua bulan ini sebesar 500.000 ton.

"Kalau tidak salah 240.000 ton lagi supaya genap 500.000 ton. Sepertinya, yang meleset hanya dari India dan Pakistan, nanti masuknya pada Mei atau Juni," ujar Darmin selepas melakukan rapat tkordinasi terbatas dengan Mentri BUMN dan Bulog, Senin (19/3/2018).

Impor beras dari negara tersebut bakal digunakan untuk intervensi pasar menjelang bulan Ramadhan. ‎Adapun pada operasi pasar, menurut dia, justru dibuthkan beras dengan kualitas harga lebih baik.

"Beras impor itu lebih bagus dan walapun sebenarnya harganya lebih murah," tambahnya.

Unsur Politis

Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Khudori, mempertanyakan siapa sebenarnya yang diuntungkan dengan rencana pemerintah mengimpor beras.

‎Ia justru menilai, keputusan itu ada hubungannya dengan pemilihan umum (Pemilu). "Jadi pertanyaanya buat apa impor? Jadi potensial dicurigai macam-macam, khususnya untuk mencari dana segar untuk kepentingan politik. Karena harga beras domestik jauh lebih mahal dibanding beras dunia. Ketika kita impor bukan rugi, tapi untung. Jadi ketika pemerintah mengimpor itu siapa yang diuntungkan," katanya di Jakarta, belum lama ini.

Selain itu, Anggota Komisi VI DPR RI, Abdul Wahid, mempertanyakan sinkronisasi data yang dimiliki Kementerian Pertanian (Kementan) terkait dengan stok beras yang ada. Dia menyebut, bahwa Kementan selalu mengklaim stok yang dimiliki saat ini berlimpah. Namun ia mempertanyakan mengapa Kemendag harus melakukan impor.

"Masalah terkait neraca, tidak punya neraca beras. Ada simpang siur antara Kemendag dan Kementan. Akibat statement Menteri Pertanian, sebenarnya ada masalah harga. Contoh data Kementan tidak akurat," singkatnya di Jakarta, Selasa (20/3/2018).


(Sammy)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus
free web stats