Di Publish Pada Tanggal : Minggu, 04 Februari 2018 20:47 WIB

BPJS Ketenagakerjaan Siapkan Santunan Korban Proyek DDT

Jakarta, HanTer - BPJS Ketenagakerjaan menyambangi RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, Minggu (4/2/2018), guna melawat empat jenazah korban robohnya crane proyek double-double track (DDT) di Matraman, Jakarta Timur.

”Kami turut berbela sungkawa sedalam-dalamnya dan turut prihatin atas kejadian kecelakaan kerja yang kembali terjadi pagi tadi,” kata Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Krishna Syarif di Unit Instalasi Kedokteran Forensik RS Polri, Kramat Jati.

Turut hadir mendampingi, Deputi Direktur Bidang Kebijakan Operasional, Endro Sucahyono, Asisten Deputi Pelayanan Wilayah DKI Jakarta, dr Merry Triwisatawati, Kepala Kantor Cabang (Kakacab) Jakarta Kelapa Gading, Pepen S. Almas, dan Kakacab Jakarta Salemba, Amdaustri Putra Tura. 

Terkait hak-hak pekerja dalam kasus ini, Krishna mengatakan BPJS Ketenagakerjaan telah menyiapkan klaim santunan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) kepada ahli waris keempat korban. Sebab para korban berikut perusahaannya terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakeraan.

Masing-masing ahli waris akan menerima total santunan klaim Rp 123 juta, dengan rincian santunan JKK Rp 115.200.000 dengan dasar upah Rp 80.000 per hari, biaya pemakaman Rp 3.000.000, dan Santunan berkala Rp 4.800.000. ”Kami akan serahkan santunanannya secepatnya kepada Ahli waris,” ungkap Krishna.

Sebagai informasi, para korban yang meninggal dunia antara lain, Jaenudin (44), Deni Eko Prasetyo (30), Joni Fitrianto (19) dan Jana Sutisna (44). Mereka merupakan pekerja PT Cipta Indonesia Mandiri yang merupakan sub kontraktor konsorsium Hutama Modern Mitra sebagai kontraktor proyek DDT.

Tren Meningkat

Dalam kesempatan itu, Krishna juga menyayangkan kembali munculnya korban di sektor jasa konstruksi. Apalagi, tragedi ini terjadi dalam peringatan bulan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Nasional (K3) yang berlangsung pada 12 Januari hingga 12 Februari setiap tahunnya.

Oleh karena itu, ia mengimbau kepada pemberi kerja dan pekerja agar sadar terhadap program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. “Kami juga mengimbau terutama untuk perusahaan jasa kontraktor maupun subkontraktor untuk bersosialisasi dan menerapkan manajemen K3 secara terus menerus. Hal ini untuk menghindari kasus kecelakaan kerja seperti ini,” tandasnya.

Data BPJS Ketenagakerjaan Wilayah DKI Jakarta mencatat, kasus kecelakaan kerja dari sektor jasa konstruksi mengalami tren meningkat. Di mana, pada 2016 terjadi 507 kasus, dan meningkat menjadi 555 kasus pada 2017 atau naik 10 persen. ”Meksipun secara nominal pembayaran klaim turun dari Rp 4 miliar (2016) menjadi Rp 3,4 miliar (2017), tapi jumlah kasusnya naik,” jelas dia.

Sedangkan, untuk kasus secara umum data BPJS Ketenagakerjaan mencatat terjadi 8.699 kasus dengan total klaim yang dibayarkan sebesar Rp170 miliar. Kecelakaan kerja tersebut paling besar teradi di tempat kerja, kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan kerja di luar tempat kerja.

”Untuk itu kami benar-benar berharap pemberi kerja supaya sadar jaminan sosial. Kalau kita ingin nyaman dan tenang, mari kita bergabung dengan BPJS Ketenagakerjaan,” tegas Krishna.

Krishna menekankan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bukan bersifat sukarela, tetapi wajib sesuai dengan amanah Undang Undang. ”Mulai pekerja, komisaris, direksi wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” paparnya.

 

 


(Arbi)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus
free web stats