Di Publish Pada Tanggal : Rabu, 31 Januari 2018 19:02 WIB

Mendes Terjunkan Tim Evaluasi Dana Desa di Asmat

Jakarta, HanTer – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDT), Eko Putro Sandjojo tengah mengevaluasi penggunaan dana desa di Kabupaten Asmat, Papua. Evaluasi dilakukan menyusul wabah gizi buruk dan campak di daerah tersebut.

“Saya kirim tim ke sana (Kabupaten Asmat) sekarang,” kata Menteri Eko usai acara Temu Bisnis bertema ‘Pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan’ di Jakarta, Rabu (31/1/2018).

Seperti diketahui, sejak 2015-2017 sebanyak Rp127,74 triliun uang negara telah didistribusikan bagi 74.000 desa. Pada 2018 ini, pemerintah kembali menganggarkan Rp60 triliun dana desa.

Lebih lanjut Eko mengatakan, dari informasi yang didapat, penggunaan dana desa di Kabupaten Asmat belum diimplementasikan sesuai harapan dan target pemerintah. Padahal, upaya pemerintah menggelontorkan dana desa sejak 2015 lalu bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa.

“Kita kirim tim (evaluasi) ke sana, kita lihat penggunaan dana desa belum sesuai yang diharapkan,” tandas Eko

Dengan adanya evaluasi ini, sambung Eko, pihaknya ingin ke depan memastikan dana desa digunakan dengan benar dan sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Kita juga koordinasikan dengan Kemenko PMK,” kata dia.

Dari hasil koordinasi sementara, rencananya akan dibuat sebuah kluster desa di level yang lebih sederhana dan kecil di Kabupaten Asmat, agar program yang digulirkan lebih efektif mengingat kultur masyarakat di Asmat yang berpindah-pindah tempat tinggal.

“Karena kultur mereka itu berpindah-pindah, jadi nanti kita coba untuk bikin sebuah kluster pertanian sehingga mereka tidak berpindah-pindah. Kita juga bekerja sama dengan pemuka-pemuka adat lokal ,” ungkapnya.

Distribusi Dana Desa

Terkait dengan realisasi pencairan dana desa Tahap I 2018 yang ditarget terdistribusi sebesar Rp 36 triliun dari total Rp60 triliun, Eko mengatakan masih ada hambatan pada 80 Kabupaten/kota yang  belum memenuhi tiga persyaratan.

Tiga syarat adalah menyampaikan Peraturan Daerah (Perda) APBD, Peraturan Kepala Daerah (Perkda) mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa, dan laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan realisasi penyerapan dana desa tahun anggaran sebelumnya. “80 kabupaten yang perdanya blm ada, jadi belum bisa cair. Melalui Kemendagri akan kita push,” ungkap dia. 


(Arbi)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus
free web stats