Di Publish Pada Tanggal : Senin, 29 Januari 2018 08:44 WIB

Angkutan Sewa Khusus Perlu Payung Hukum yang Jelas

Jakarta , HanTer - Angkutan sewa khusus  memerukan regulasi dan payung hukum yang jelas agar jenis angkutan angkutan ini  keberadaannya menjadi legal. Sementara, Undang-undang LLAJ dinilai tidak cukup karena posisi online dalam UU ini  menjadi ilegal.
 
Sementara Permenhub 108 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek,  menurut beberapa kelompok angkutan online sebenarnya bertujuan untuk memayungi angkutan tersebut agar tidak illegal. Bahkan mereka menyadari pada dasarnya Permenhub 108 tersebut memang diperlukan.
 
Demikian antara lain mengemuka pada diskusi di acara FGD mengenai opini publik terhadap penerapan Permenhub 108/2017 yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) di Redtop Hotel, Pencenongan, Sabtu (27/1).  
 
Acara yang dimoderatori oleh pengamat transportasi Darmaningtyas dengan narasumber dari ORASKI, YLKI, dan Aliansi Hati Transportasi. Sebagi  pembahas Perkumpulan Armada Sewa Indonesia, Perwakilan Perusahaan Taksi Online, Founder Indo Telko Forum, dan PT. Artacomindotama tak ada satu pun yang menyatakan menolak Permenhub 108/2017.
 
Menurut Darmaningtyas, Permenhub 108 ini bukan akhir dari sebuah perjalanan tetapi adalah tahapan yang lebih jauh, perlindungan driver, pajak, serta aplikator.
 
Founder IndoTelko Forum Doni Ismanto Darwin mengatakan,  Digitalisasi adalah merubah proses bisnis menjadi transparan, akuntable dan efisien. Untuk transportasi online adalah lebih nyaman, tepat waktu dan adanya kepastian. Menurutnya,  Permenhub 108 ini perlu lebih diangkat menjadi suatu keputusan presiden. Pasalnya, hal ini karena melibatkan dua kementerian sekaligus. Dalam Permenhub 108 ada peran Kemenhub dan Kominfo.
 
"Dari Kominfo saat ini diminta harus ada dashboard. Seharusnya lebih jelas lagi peranan Kominfo disini. Aplikator tidak lagi mencari awereness, seharusnya aplikatornya ada lisensi sebagai perusahaan transportasi. Ketika semua transparan ada kesetaraan, antara aplikator, dan drivernya. Untuk itu kita perlu kawal terus PM 108. Apa yang bisa dilakukan kominfo terhadap aplikatornya yang bermasalah?" kata Doni.
 
Doni beranggapan seharusnya Kominfo bisa melakukan pemblokiran bila ternyata ada penyimpangan. "Ketika Kemenhub meminta, maka harusnya Kominfo bisa bertindak memblokir,” tutur Doni.
 
Selain itu, lanjutnya, quota menjadi penting untuk menjaga persaingan antar driver tetap sehat. Jika tidak ada quota maka persaingan antar pengemudi menjadi semakin bersaing, quota penting untuk melindungi pengemudi.
 
Solusi Bersama
 
Perwakilan Oraski mengungkapkan, Pemerintah saat ini lebih mendengar untuk cari solusi bersama. Oraski berterimakasih kepada BPTJ karena telah diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi. Mewakili organisasi sewa khusus di Indonesia, Oraski meminta agar produk hukum ini bisa menyentuh bukan hanya bagi para driver, tapi juga bagi para pemilik perusahaan dan aplikasi.
 
"Lakukan pendekatan, bikin SKB bersama sehingga produk hukum yang ada untuk semua pihak,” tutur Fahmi Maharaja saat mengisi menjadi Narasumber FGD hari ini.
 
Tulus Abadi  dari YLKI menyarankan agar Kementerian Perhubungan bersama DPR dapat membuat undang-undang terkait hal tersebut. Saat ini belum ada perlindungan terhadap data pribadi, karena semua aplikator membutuhkan data pribadi. Lalu bagaimana perlindungan datanya?
 
“Kominfo harus memikirkan bagaimana data pribadi ini terhadap aplikasi transportasi online ini,” tambah Tulus Abadi. 


(Safari)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus
free web stats