Di Publish Pada Tanggal : Senin, 08 Januari 2018 14:44 WIB

Badan Usaha Gagal Salurkan BBM Jenis Tertentu, Sanksinya Harus Jelas

Jakarta, HanTer - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) perlu menjelaskan secara terbuka ke masyarakat sanksi yang akan akan diberlakukan jika ternyata ada badan usaha yang gagal menyediakan dan mendistribusikan BBM  jenis tertentu.

“Jika ternyata suatu saat harga jual BBM tertentu yang ditetapkan pemerintah lebih rendah dari harga minyak dunia, dan ada badan usaha yang tidak melaksanakan kewajibannya, apa sanksi yang akan dijatuhkan kepada badan usaha itu? Apa cukup dengan hanya mencabut penunjukan saja? Sementara dampak dari tidak beroperasinya pendistribusian bisa membuat masyarakat resah dan menyebabkan terhentinya roda perekonomian masyarakat. Ini harusnya dijelaskan secara transparant oleh BPH Migas dan Kementerian ESDM,” kata Direktur Puskepi Sofyano Zakaria kepada Harian Terbit, Senin (8/1/2018).

Sofyano mengemukakan hal tersebut terkait kebijakan BPH Migas yang menugaskan dua perusahaan, yakni PT AKR Corporindo  Tbk sebagai badan usaha Pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu (P3JBT) solar; dan PT  Pertamina (Persero) sebagai badan usaha P3JBT solar serta minyak tanah, sekaligus Pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Khusus Penugasan (P3JBKP) premium.

"Lewat sidang komite ditetapkan ARK Populerindo sebagai P3JBT dan Pertamina sebagai P3JBT serta P3JBKP, untuk penugasan 2018 sampai 2022 atau 5 tahun," ucap Kepala BPH Migas Fanshurulah Asa dalam konferensi pers di Gedung Kementerian ESDM, Senin (8/1/2018).

"Penugasannya 5 tahun, tapi volumenya nanti ditentukan setiap tahun karena ngikut ke APBN dan APBN itu setiap tahun," sebutnya.

Dia menyebutkan, penugasan untuk AKR Corporindo adalah pendistribusian BBM jenis tertentu, yakni solar sebesar 250.000 kilo liter ke seluruh wilayah Indonesia.

Sedangkan penugasan PT Pertamina adalah pendistribusian BBM jenis tertentu sebesar 15.980.000 kilo liter ke seluruh wilayah Indonesia; dengan rincian solar 15.370.000 kilo liter dan minyak tanah 610.000 kilo liter. PT Pertamina juga ditugaskan mendistribusikan BBM jenis khusus penugasan berupa 7.500.000 kilo liter premium bersubsidi di luar Jawa, Madura dan Bali.

Itu-itu Saja

Sofyano mengatakan, pada dasarnya bisa dipahami bahwa penunjukan distribusi (dan pengadaan) BBM jenis tertentu bukanlah tender. Ini lebih bersifat pemilihan dengan  mekanisme terbuka. Artinya keputusan mutlak ada pada BPH Migas .

Menurutnya, perusahaan yang ditunjuk sejak dari dulu itu itu saja. “Jadi kesannya jelas hanya untuk memenuhi persyaratan formal saja dan bukanlah mencari pemasok yang bisa memberi harga termurah sebagaimana pada mekanisme tender yang lazim berlaku di negeri ini,” papar Sofyano.

Dengan proses bukan melalui proses tender, kata pengamat energi ini,  maka penunjukan badan usaha sebagai penyedia dan pendistribusi BBM jenis tertentu, harusnya besaran  fee dan margin yang harus diterima oleh badan usaha tersebut, harus jelas berapa besar. Sehingga badan usaha  terhindar dari kerugian jika harga minyak naik. “Begitu pula pemerintah akan diuntungkan jika harga minyak ada diposisi yg lebih rendah,” paparnya.

Formula Standard

Lebih lanjut mengemukakan, pemerintah dan BPH Migas harusnya menentukan formula standard penentuan harga BBM  jenis tertentu dan konsekuen melaksanakannya.  “Jangan seperti saat ini , formula harga yang asa dilanggar oleh pemerintah,” ungkapnya.

Meski Pertamina terikat dengan ketentuan undang undang BUMN dan melaksanakan penugasan dari pemerintah untuk sediakan dan distribusikan bbm jenis tertentu,  namun Pertamina wajib untung.


(Ale)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus
free web stats