Di Publish Pada Tanggal : Minggu, 07 Januari 2018 17:15 WIB

Perusahaan Tambang Terlambat Bangun Smelter Bakal Kena Sanksi

Jakarta, HanTer - Komisi VII DPR bersama Dirjen Minerba Kementerian ESDM sepakat menertibkan dan memberikan sanksi finansial bagi perusahaan tambang yang terlambat membangun smelter. Wakil Ketua Komisi VII Herman Khaeron beberapa waktu lalu mengatakan, sanksi diberikan bagi perusahaan yang pembangunan smelternya tidak mencapai progres sesuai komitmennya dalam enam bulan secara berkala.
 
Politis Demokrat ini juga mengatakan, Komisi VII dan Dirjen Minerba sekaligus akan mengevaluasi besaran kuota ekspor yang telah diberikan kepada perusahaan yang mendapat rekomendasi persetujuan ekspor. Oleh karenanya Kementerian ESDM, agar mengeluarkan kebijakan dalam membangun fasilitas pemurnian (smelter) dengan memperhatikan efisiensi nasional dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah.
 
Sementara itu Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM, Bambang Susigit mengatakan, Kementerian ESDM akan terus meningkatkan pengawasan realisasi ekspor dan kemajuan pembangunan fasilitas pemurnian mineral (smelter). Pasalnya hal itu akan menjadi syarat perpanjangan izin usaha pertambangan.
 
"Progres pembangunan smelter menjadi barometer perpanjangan izin ekspor bagi setiap perusahaan," ujar Bambang Susigit.
 
Menurut dia, perkembangan pembangunan smelter dan realisasi ekspor saat ini sudah on the track. Hal itu merujuk dari data terbaru yang diterima Kementerian ESDM. Data terbaru yang dimiliki Kementerian ESDM realisasi ekspor dan perkembangan pembangunan smelter dan realisasi ekspor dalam 3 bulan pertama menunjukkan progres positif. 
 
"Untuk smelter, progresnya beragam, ada yang telah dibangun dan ada yang sedang dibangun,” terangnya.
 
Untuk perusahaan yang sedang membangun smelter kata Bambang, evaluasinya akan dilihat setelah 6 bulan sesuai target yang diberikan. Pihaknya sudah melihat kesungguhan nyata setiap perusahaan untuk membangun smelter. Memang prosesnya bertahap dan proyeksi rencana detail pembangunan smelter bisa dilihat dari prosentase kurva S setiap perusahaan.
 
Bambang mencontohkan, seperti PT Ceria Nugraha Indotama untuk kategori nikel. Meskipun baru mendapatkan rekomendasi izin ekspor per tanggal 4 Juli 2017, namun ada upaya pembangunan smelter dan sudah berjalan sekitar 34 persen. Sama halnya dengan PT Dinamika Sejahtera Mandiri untuk kategori konsentrat bauksit yang baru mengatongi rekomendasi per 4 Juli 2017, ada kemajuan sekitar 12 persen.
 
“Ini baru penilaian 3 bulan pertama, akan tetapi hasil evaluasi akhirnya nanti akan kita lihat setelah 6 bulan, per tanggal 3 Januari 2018,” jelasnya.
 
Sesuai ketentuan, kata Bambang, izin ekspor perusahaan bisa saja dicabut bila dalam 6 bulan progres pembangunan smelter belum mencapai target minimal 90 persen dari rencana kerja. Kemajuan smelter juga merupakan indikator besaran bea keluar yang dikenakan.
 
“Kementerian ESDM bersama Komisi VII DPR juga sedang mengkaji penerapan sanksi finansial bagi perusahaan yang tidak mencapai target, hanya sejauh ini belum diputuskan skemanya seperti apa,” jelasnya.
 
Berdasarkan data Kementerian ESDM, untuk kategori konsentrat nikel, perusahaan yang sudah menunjukkan kemajuan pembangunan smelternya hingga 100 persen di antaranya PT Aneka Tambang (100 persen), PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara (100 persen), PT Trimegah Bangun Persada (100 persen), PT Gane Permai Sentosa (100 persen), PT Mulia Pasific Resources (100 persen), PT Itamatra (100 persen).
 
Sedangkan untuk kategori konsentrat bauksit diantaranya PT Aneka Tambang (Persero), Tbk (100 persen), PT Cita Mineral Invesindo (100 persen). Sementara untuk konsentrat dan lumpur anoda diantaranya PT Sumber Baja Prima untuk konsentrat Besi (100 persen) dan PT Primier Bumidaya Industri konsentrat Mangan (100 persen).
 
Lebih jauh Bambang menjelaskan, data realisasi ekspor dan hasil evaluasi kemajuan pembangunan smelter dalam 3 bulan pertama itu, seluruhnya telah diserahkan ke Komisi VII DPR. Kementerian ESDM juga, kata Bambang, telah menyerahkan seluruh data perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang mendapat rekomendasi izin ekspor termasuk laporan setoran pajak ekspor bagi perusahaan tambang.
 
“Kita juga sudah mengajukan jadwal kepada Komisi VII untuk melakukan peninjauan langsung ke setiap perusahaan tambang,” ujarnya.
 
Bambang juga menjelaskan semangat Permen ESDM 5/2017 yang membuka peluang ekspor bijih nikel dengan kadar di bawah 1,7 persen (kadar rendah) dan bauksit yang telah dicuci (washed bauxite) dengan kadar A12O3 lebih dari 42 persen. Menurutnya, dalam Permen ESDM 5/2017 diatur komoditi yang boleh dijual karena tidak semua bisa dijual tetapi hanya mineral tertentu.
 
 “Smelter-smelter di dalam negeri kebanyakan hanya mengolah nikel berkadar di atas 1,7 persen dan bauksit dengan kadar A12O3 lebih dari 42 persen. Akibatnya nikel kadar rendah dan bauksit berkadar A12O3 di atas 42 persen terbuang percuma dan menjadi sampah,” tuturnya.
 
Bambang mengungkapkan, daripada jadi sampah dan tidak bernilai, lebih baik diekspor dan menghasilkan penerimaan untuk negara. Akan tetapi, pemerintah mendorong agar kedua komoditas itu dimurnikan di dalam negeri. Karena itu, Permen ESDM 5/2017 mewajibkan smelter nikel menyerap nikel kadar rendah hingga 30 persen dari kapasitas smelter.
 
“Izin ekspor bijih nikel kadar rendah dan bauksit pun hanya diberikan kepada perusahaan tambang yang sedang membangun smelter dan telah membangun smelter. Pemegang IUP Operasi Produksi diberi waktu 5 tahun untuk menyelesaikan smelternya,” jelasnya.
 
Jumlah bijih nikel dan bauksit yang boleh diekspor dibatasi sesuai dengan kapasitas smelter yang dibangun dan jumlah cadangan di wilayah pertambangan. Ekspornya pun dikenakan bea keluar sampai 10 persen. Sehingga beban perusahaan itu sebenarnya juga kita pertimbangkan. Ia menegaskan, kebijakan pemerintah tidak dipandang sebagai melangkah mundur. 
 
“Pembukaan kembali ekspor mineral mentah tertentu dilakukan untuk mendorong kembali pembangunan smelter yang belum terlaksana dengan baik,” tutupnya.


(Safari)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus
free web stats