Di Publish Pada Tanggal : Rabu, 03 Januari 2018 11:58 WIB

Pertumbuhan Ekonomi 2018 Bakal Seret

Jokowi Disarankan Segera Rombak Kabinet

Jakarta, HanTer - ‎Pertumbuhan ekonomi tahun 2018 tak akan lebih baik dari tahun lalu yang tak beranjak dari angka 5,05 persen.‎ Kondisi tersebut dinilai akan makin buruk jika kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) saat ini tak diganti.

Hal itu diperkirakan oleh Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi. Menurut dia, ekonomi tahun ini justru akan terhambat oleh program pembangunan pemerintah sendiri.

“Pertumbuhan ekonomi ke depan akan terhambat oleh pembangunan infrastruktur yang begitu nafsu, dan tidak memperhatikan pembangunan sektor lain,” katanya pengamat Anggaran yang juga di Jakarta, Senin (1/1/2018).

Alasannya, pembangunan infrastruktur yang dikerjakan oleh pemerintah selama ini hanya dikerjakan oleh BUMN alias perusahaan plat merah merah. “Hal ini berarti, perusahaan swasta bisa mati atau kembang kempis karena dalam lelang selalu dikalahkan oleh BUMN,” imbuhnya.

Selain itu, lanjutnya pertumbuhan ekonomi juga terhambat oleh banyaknya anggaran negara yang hanya dipakai untuk membayar utang luar negeri. “Pada tahun 2017 saja, negara ini harus bayar utang dan bunga utang sampai sebesar Rp514 triliun,”  bebernya.

Padahal di tahun 2017, tambahnya, satu-satunya pendapatan negara, yakni pajak, sama sekali tak digenjot oleh pemerintah dengan maksimal. Di tahun 2018 pun kata dia akan demikian.

“Karena Kementerian Keuangan  tidak terbuka ke publik soal penerimaan pajak dari rakyat, banyak mereka yang sembunyikan,' sesalnya.

Uchok menegaskan bahwa itu merupakan tanggung jawab dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Hanif Dhakiri.

“Coba buka berapa Sri Mulyani, Hanif Dhakiri berapa bayar ke negara, dan pajak apa saja yang mereka bayar ke negara. Jangan rakyat melulu yang dikejar, disuruh bayar pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini namanya tidak adil,” pungkasnya.‎

Ganti Kabinet

Nama kabinet kerja sebaiknya diganti saja dengan 'kabinet jalan-jalan'. Pasalnya, Jokowi dan para menterinya hanya doyan jalan-jalan ketimbang bekerja serius.‎ Hal itu, disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono.‎

Ia menilain, kabinet pemerintahan saat ini hanya asyik jalan-jalan dan tidak fokus bekerja terbukti dari ekonomi yang melambat bahkan melorot dan daya beli masyarakat yang merosot.

“Di awal pemerintahan Pak Jokowi dipasang target pertumbuhan ekonomi 7 persen, tapi yang didapat hanya 5 persen. Ini nomor 6 di Asia Tenggara, padahal sebelumnya sempat tertinggi. Ini memprihatinkan” kata Bambang Haryo di Jakarta, Senin (1/1/2018).‎

Ia mengungkapkan, ada beberapa faktor mengakibatkan kondisi buruk ini terjadi. Pertama, pemerintah mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM), termasuk mengurangi subsidi listrik. Padahal, BBM dan listrik adalah kebutuhan mendasar masyarakat. Selanjutnya, pemerintah kurang memperhatikan pedagang kecil, mikro dan UMKM.

Bambang Haryo juga menyayangkan 16 paket yang dibuat tidak bisa mendongkrak perekonomian seperti yang diharapkan. “Ini karena apa, karena tidak fokus. Jokowi hanya banyak jalan-jalan, banyak ke mall, banyak memanah dan sering tampil di youtube,” sindirnya.

“Coba Pak Jokowi contoh cara kerja Presiden BJ. Habibie. Pak Habibie berhasil menekan Rupiah atas Dolar AS dari Rp17.000 menjadi Rp6.500, dia juga berani menolak tekanan IMF untuk menghapus subsidi BBM dan TDL,” sebut Bambang.

Habibie yang menjabat 1,7 tahun berhasil memperkuat struktur ekonomi di tengah krisis 1998 dan tidak terjerumus ke dalam sistem pasar besar. 

 


(Sammy ‎)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus
free web stats