Di Publish Pada Tanggal : Rabu, 06 Desember 2017 20:49 WIB

Kemendes PDT Masifkan Pengawasan Cegah Praktek Korupsi

Jakarta, HanTer - Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memiliki cara tersendiri dalam upayanya untuk mencegah praktek korupsi di internal kementerian. Salah satunya, melalui audit random secara masif pada setiap satker di Kementerian Desa.

Hal itu disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo dalam acara Sarasehan Pengawasan bertema ‘Pengendalian Gratifikasi dalam Upaya Membangun Budaya Bersih dan Berintegritas’ di Jakarta, Rabu (6/12/2017).

“Saya minya dilakukan masif random audit disetiap satker. Saya juga libatkan KPK. Tujuannya kalau teman-teman mau buat aneh-aneh (korupsi) mikir beberapa kali. Bahkan, sejak saya menjabat, kami keras sekali terhadap yang namanya korupsi dan sejenisnya. Kami sudah memberhentikan sekitar 1.000 pegawai dan juga enam eselon satu,” tandas Eko.

Menurut dia, praktek korupsi terjadi akibat dua hal. Yaitu, karena kebutuhan hidup dan kesempatan. Pada faktor kebutuhan, kata Eko, sulit untuk dihindari. Karena itu, faktor kedua, yaitu kesempatan harus ditutup semaksimal mungkin.

Tidak hanya melibatkan KPK, sambung dia, inspektorat jenderal, kejaksaan, aparat kepolisian, Badan Intelijen Negara, hingga Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) juga diikutsertakan dalam pengawasan baik di internal kementerian maupun dalam lingkup penyaluran dana desa.

Eko juga meminta masyarakat tidak diam jika menemukan korupsi dana desa. Ia meminta masyarakat melapor apabila mengetahui ada praktik korupsi dana desa dan di internal kementeriannya. “Jadi kalau ada informasi, blow up aja,” ucapnya.

Sementara itu, dalam acara sosialisasi Dana Desa di Kementerian Keuangan, Eko mengakui jika implementasi dana desa belum berjalan maksimal. Hal ini lantaran masih banyak ditemui praktek korupsi dan penyalahgunaan dana desa di daerah.

Ke depan, dengan pengawasan masif dan dukungan dari aparat penegak hukum ia meyakini praktek-praktek tersebut dapat diminimalisir.

“Sehingga kepala desa berpikir 10 kali (untuk korupsi). Saya berharap ini bisa kurangi kesempatan. Untuk ini saya mohon dukungan," paparnya.

 

 


(Arbi)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus
free web stats