Di Publish Pada Tanggal : Rabu, 08 November 2017 16:18 WIB

PPATK Masih Mendalami Transfer Rp19 Triliun Standard Chartered

Jakarta, HanTer - Persoalan hasil investigasi Otoritas Moneter Singapura (MAS) terhadap Standard Chartered terkait transfer dana sebesar 1,4 miliar dollar AS atau setara Rp19 triliun dari Guernsey, Inggris ke Singapura, sampai saat ini oleh pemerintah Indonesia masih belum jelas.
 
Pasalnya, belum ada transparansi mengenai apakah dana tersebut berkaitan dengan dugaan kasus pencucian uang (money laundering) sebagaimana diberitakan media asing, dimana transfer tersebut dilakukan oleh klien dari Warga Negara Indonesia.
 
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin mengakui, mendapatkan informasi tersebut.
 
"Jadi begini ya, kami juga menerima laporan adanya pergerakan dana sebesar Rp19 Triliun milik warga negara Indonesia. Itu adanya (laporan) dari MAS," kata Kiagus kepada Harian Terbit di Jakarta, Rabu (8/11/2017).
 
Namun Kiagus belum mengetahui 81 nama-nama nasabah yang melakukan transfer dana yang sangat besar itu, seperti misalnya issu tentang keterlibatan beberapa kolega konglomerat Indonesia hingga anggota keluarga perusahaan besar mulai dari perusahaan tambang, hingga salah satu perusahaan transportasi taksi di Indonesia,  mantan pejabat, serta beberapa tokoh Indonesia lainnya.
 
"Kalau nama-nama saya belum tahu ya, secara rincinya nama-nama pemilik dari dana sebanyak Rp19 triliun itu ada sama Direktorat Jenderal Pajak," ujar Kiagus.
 
Selain MAS dan Ditjen Pajak, belum diketahui sumber mana lagi yang bisa dikonfirmasi mengenai nama-nama nasabah yang melakukan transfer yang disebut mencurigakan tersebut. "Awal yang tahu pasti dari Otoritas Moneter Singapura (MAS), yang lain belum tahu. Terkait hal ini kita masih mendalami," pungkas Kiagus.
 
Sebelumnya Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengungkapkan, kasus transfer Rp19 triliun melalui Standard Chartered Plc tidak melibatkan 1 nasabah, namun 81 nasabah warga negara Indonesia.
 
"Dari jumlah itu, 62 diantaranya ikut program pengampunan pajak atau tax amnesty," kata Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (9/10/2017).
 
Menurut Ken, sulit mengatahui adanya transfer senilai 1,4 miliar dollar yang diakukan oleh WNI sejak beberapa bulan lalu dan Ken memastikan, 81 nasabah yang melakukan transfer dari Guernsey Inggris ke Singapura adalah wajib pajak pribadi bukan badan.
 
Saat ini, Ditjen Pajak masih mendalami lebih jauh terkait dana transfer tersebut.
 
Berangkat dari kasus ini, Juru Bicara Standard Chartered menolak berkomentar. Dale Holmes, Sekretaris Regulator, Guernsey yang bertindak sebagai Juru Bicara, bersama dengan MAS dan FCA juga menolak berkomentar, sebagaimana dilansir bloomberg.com
 
Selain itu disebutkan juga Bank Standard Chartered kini berada di bawah pengawasan Monitor Independen hingga Desember 2018, lantaran gagal memperbaiki sistem pencucian uang sehingga terancam kehilangan lisensi perbankan dari Amerika Serikat.
 


(Danial)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus
free web stats