Di Publish Pada Tanggal : Kamis, 02 November 2017 13:30 WIB

Rakyat Terus Kena Pajak, Negara Gagal: Jangan Lagi `Palak` Rakyat

Jakarta, Hanter - Penolakan terhadap RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi UU yang bakal membuat rakyat sengsara karena dibebani dengan pajak, ditolak Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono.

Arief mengemukakan, pemerintah Joko Widodo sudah kalap karena sudah enga punya cara lagi untuk mencari sumber penerimaan negara.

“Jadi, RUU PNPB harus ditolak dan diabaikan karena akan semakin memberatkan kehidupan ekonomi keluarga rakyat. Dan makin membuat daya beli masyarakat menurun drastis, dan pertumbuhan ekonomi bakal nyungep, karena akan mempengaruhi harga harga barang dan jasa serta makin membuat malas investor untuk berusaha di Indonesia,” kata Arief dihubungi Harian Terbit, Rabu (1/11/2017).

Sementara itu pengamat kebijakan publik Syafril Sjofyan mengatakan, Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan yang di komandoi oleh Sri Mulyani, UU PNBP yang diajukan pemerintah dalam hal ini Menkeu Sri Mulyani selain memberatkan rakyat, juga akan berakibat terhadap elektabilitas Jokowi untuk Pilpres tahun 2019.

“Dewan Perwakilan Rakyat juga harus diawasi jangan sampai menjadi Dewan Pemalak Rakyat, dengan bisik-bisik meloloskan RUU PNBP karena ada kepentingan yang bisa ditukar untuk membangun Gedung Baru DPR 5.7 Triliun, padahal pungutan printilan dari rakyat juga tidak akan sebanding dengan harga gedung baru. Jangan sampai sudah kesusu dengan gedung baru tukar guling dengan RUU PNBP Pemalak Rakyat,” ujar Syafril.
 
Menurut aktivis pergerakan 77/78 ini, jika hal itu terjadi sepertinya kedua belah pihak patut diadili dan dituntut oleh rakyat. “Rakyat dan DPR harus menolak RUU ini menjadi UU. Intinya jangan lagi palak rakyat dengan berbagai beban pajak yang gak jelas,” kata Syafril.

Negara Gagal

Dihubungi terpisah, pengamat kebijakan Yusri Usman mengatakan, dengan banyaknya pajak yang terus dipungut dari rakyat maka menunjukan negara gagal dari pengelolaan migas dan minerba. Oleh karena itu sangat tidak pantas kegagalan negara ditimpakan kepada rakyat. Apalagi dengan menimpakan pajak yang tidak masuk akal.

"Sangat tidak pantas jika karena sumber penerimaan negara bukan pajak dari migas dan minerba yang gagal ditagihkan kenapa masyarakat. Apalagi saat ini daya beli masyarakat sudah lemah tetapi mau dijerat juga," ujar Yusri.

Menurutnya, harusnya saat ini  Pemerintah memberikan stimulan atau pemberian modal bagi masyarakat yang sudah lemah daya belinya karena pertumbuhan ekonomi melambat. Pemberian modal itu agar masyarakat yang lemah ekonominya dapat bangkit berusaha bukan malah dibebani dengan pajak yang tidak wajar. "Kalau sudah begini terkesan Pemerintah panik," paparnya.

Ketua Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) Junisab Akbar mengatakan, saat negara beradab meningkatkan pendapatan negara menggunakan teknik pungutan pajak dengan semakin memudahkan wajib pajaknya, tapi  Indonesia malah belum mampu memungut pajak dengan memudahkan wajib pajaknya. Bahkan Indonesia merencanakan akan menambah item yang dibebani pajak namun melakukan kebijakan sekaligus yakni menyiapkan bidang lain diluar pajak untuk juga 'dipungut' secara beramai-ramai oleh instansi pemerintah.

"Kami hanya bisa menyebutkan bahwa ini sangat menakjubkan. Bukan tidak mungkin bisa disebut bahwa Indonesia mampu melahirkan 'kembaran' pungutan dengan nama berbeda namun cara memungutnya pun tidak mampu dimudahkan. Semoga saja tidak lahir gejolak dari cara memungutnya. Kami tidak mau dulu sampai menyentuh pada apa saja yang akan di PNBP oleh negara. Kita lihat bagaimana Kemenkeu RI merealisasikannya ke depan," paparnya.


(Safari/Ale)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus
free web stats