Di Publish Pada Tanggal : Kamis, 02 November 2017 13:21 WIB

Jika RUU PNBP Lolos Jadi UU Rakyat Bakal Dipalak: Mau Nikah, Cerai dan Pendidikan Dipajakin

Jakarta, HanTer - Kebijakan Menteri Keuangan, Sri Mulyani untuk merevisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ditentang sejumlah pihak. Wakil rakyat harus menolak RUU itu menjadi UU karena akan membuat rakyat sengsara, berdampak pada penuruan daya beli rakyat, dan menurunkan elektabilitas Presiden Joko Widodo. Juga berimbas kepada sektor ekonomi dan memperburuk aspek sosial dan moral.

Ekonom senior DR Rizal Ramli mengatakan, UU PNBP sudah pasti akan sangat membebani rakyat yang hidupnya memang sudah susah. Pasalnya, di dalam draft UU itu mengatur soal pungutan bukan pajak yang dibebankan ke rakyat kecil.

“Mau kawin kena biaya lagi, mau cerai kena biaya, mau rujuk kena biaya, universitas mau melakukan akreditasi, pendidikan harus bayar lagi, uang pangkal harus bayar lagi, pungutan-pungutan, uang semester harus bayar lagi, fasilitas kesehatan juga kena pajak," kata mantan Menko Perekonomian ini di Jakarta, Rabu (1/11/2017).

Rizal mengajak masyarakat melawan UU yang isinya pungutan yang enggak jelas. Dia meminta rakyat Indonesia agar mengawal UU yang telah di ajukan ke DPR agar tidak lolos dari lembaga legislatif.

Seperti diketahui, pada rancangan UU PNBP pemerintah akan melakukan pungutan sektor pendidikan dan keagamaan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar bagi warga negara. Dalam Bab penjelasan pasal 4 ayat 3 rancangan revisi UU tersebut diuraikan bahwa yang dimaksud administrasi dan kewarganegaraan meliputi pungutan pelayanan pencatatan nikah, cerai, dan rujuk.

Sementara pada aspek pendidikan juga dipungut pendaftaran ujian penyaringan masuk perguruan tinggi, pelatihan dan pengembangan teknologi, pelatihan ketenagakerjaan, serta pelatihan kepemimpinan. Tidak heran ke depan rakyat Indonesia akan semakin tertekan dengan banyaknya pajak tersebut. Padahal saat ini daya beli sedang melemah karena nilai ekonomi yang terus merosot.

Lebih lanjut Rizal Ramli mengemukakan UU tersebut sudah pasti akan sangat membebani rakyat yang hidupnya memang sudah susah. Pasalnya, di dalam draft UU itu mengatur soal pungutan bukan pajak yang dibebankan ke rakyat kecil.

Harusnya, tegas Rizal, revisi UU PNBP hanya untuk sektor sumber daya alam seperti migas. Karenanya, Rizal mengajak masyarakat, aktivis dan para anggota DPR yang tidak setuju untuk bersatu-padu menolak revisi UU itu.

"Mari kita lawan UU yang isinya pungutan yang enggak jelas ini. Sudah waktunya kita berpikir besar, termasuk tadi bagaimana pemanfaatan sumber daya alam bisa betul-betul kita tingkatkan. Kitakan sudah bayar pajak, harusnya tidak dikenakan beban lagi karena sudah kewajiban pemerintah memberi layanan," tegas Rizal Ramli yang juga mantan Menko Ekuin era pemerintahan Gus Dur itu.

Mantan Kepala Bulog era Gus Dur ini mengatakan beberapa kegiatan atau bidang yang akan dikenakan pungutan seperti tercantum dalam RUU PNBP tersebut antara lain uang pendaftaran masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN), uang kuliah, pernikahan, perceraian, dan pelayanan rumah sakit.

“Uang pangkal, semesteran, akreditasi, kawin, cerai dan rujuk, kesehatan dll mau kena pungutan PNBP. Kok payah amat sih, kayak ndak punya ide kreatif lain, rakyat mau dipalak?” ujarnya.

Rizal Ramli mempertanyakan sikap partai politik yang bergeming saat disodorkan revisi UU tentang PNBP oleh pemerintah. Menurutnya, sikap partai politik di DPR berbeda dengan partai-partai di luar negeri. Bila di luar negeri, partai politik jelas memperjuangkan kepentingan konstituennya.

"Nah, di Indonesia saya mau bertanya, partai-partai apa aja sih yang diomongin? Kok bisa ada draft UU sembunyi-sembunyi mau digolkan," tutur Rizal dalam diskusi publik bertajuk 'RUU PNPB Lolos, Rakyat Tambah Beban' di Kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (1/11/2017).

DPR

Sementara itu anggota DPR dari Fraksi PDIP, Rieke Dyah Pitaloka mengatakan, UU PNBP harus diperbaiki tapi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan bukan menambah beban melalui berbagai pungutan,” ujar Rieke dalam diskusi yang diseleggarakan Persatuan Pergerakan Rakyat itu.

Rieke mengaku ada upaya pemerintah untuk memasakan agar RUU Prolegnas ini segera disahkan pada rapat paripurna sebelumnya. Namun, DPR berhasil menunda agar dilakukan pengkajian terlebih dahulu.

“Saya tidak inginkan RUU PNBP ini dibahas secara diam-diam seperti UU Tax Amnesty. Harus ada tranparansi publik, karena itu publik harus dilibatkan. Jangan sembunyi-sembunyi. Untung kemarin itu tidak diputuskan pada masa sidang ini,” ujar politisi dari PDI Perjuangan ini.

Karena itu, Rieke meminta dukungan berbagai pihak agar DPR mampu menolak rancangan undang-undang yang dinilainya menimbulkan ekonomi biaya tinggi karena adanya double tax dan kerancuan dalam pembayaran pajak akibat adanya pungutan ganda.

“Saya termasuk salah satu yang menolak RUU ini. Kalau anggota DPR hanya satu dua orang maka sudah pasti ditolak. Tapi ini kan tidak. Karena itu, kami minta dukungan berbagai pihak. Politik legislasi jangan dibiarkan sendiri,” pungkasnya.


(Safari)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus
free web stats