Di Publish Pada Tanggal : Senin, 23 Oktober 2017 10:25 WIB

Memalukan, 72 Tahun Merdeka Masih Banyak Desa Belum Kenal Listrik

Jakarta, HanTer - Indonesia sudah 72 tahun merdeka, kemajuan teknologi sudah luar biasa pesatnya. Namun kenyataannya, puluhan ribu masyarakat di desa belum "merdeka" dari "kegelapan". Buktinya, masih ada 452 desa di Kalimantan Barat yang belum mengenal listrik. Mereka harus rela hidup dalam kegelapan.
 
“Listrik masih merupakan impian bagi rakyat di 452 desa di Kalimantan Barat. Namun hingga saat ini belum juga terwujud, kita prihatin dan meminta pemerintah segera memenuhi permintaan rakyat disana,” kata  Sofyano Zakaria, Pengamat kebijakan energi di Jakarta, Senin (23/10/2017).
 
Menurut Sofyano, jumlah desa yang ada di Kalimantan Barat sebanyak 2.381 desa, artinya ada sekitar 19 persen desa yang belum menikmati listrik di Kalimantan Barat.
 
Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) ini mengemukakan, dengan adanya desa yang belum dialiri listrik, juga hanya menikmati listrik pada malam hari saja di Kalimantan Barat, menjadi aneh dan memalukan, karena Kalimatan Barat adalah wilayah NKRI yang berbatasan langsung dengan dua negara lain yakni Malaysia dan Brunei.
 
“Ini sangat memalukan bagi bangsa ini karena Kalimantan Barat bertetangga langsung dengan Malaysia dan Brunei yang kehidupan rakyatnya terang benderang berlimpah listrik. Secara psikologis dan politis ini memalukan buat kita,” ujar Sofyano Zakaria,  yang adalah putra daerah Kalimantan Barat. 
 
Sofyano menambahkan, Pemerintah dan PLN harus memanfaatkan kemampuan pengusaha daerah Kalimantan Barat yang punya kemampuan finansial untuk membangun pembangkit listrik kapasitas kecil di setiap desa.
 
“Pengusaha daerah banyak yang mampu dan mau menyediakan pembangkit listrik tenaga diesel yang khusus dioperasikan di setiap desa. Harusnya Pemerintah dan PLN jeli melihat hal ini,  paling tidak ini bisa untuk solusi jangka pendek,” tambah Putra Kalbar yang telah berdomisili di Jakarta.
 
Perekonomian
 
Sementara itu , salah satu ketua Partai Nasdem dan juga anggota  komisi VII DPRRI  kembali mengingatkan bahwa listrik adalah hal utama dalam meningkatkan perekonomian.
“Agar ekonomi bisa tumbuh lebih tinggi  ke level 8% bahkan ke level double digit, salah syarat mutlaknya adalah listrik harus cukup,” ujar Kurtubi.
 
Untuk itu Kurtubi mensyaratkan Pemerintah harus membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir karena PLTN lebih murah dan terbukti aman dibanding pembangkit lainnya.
“PLTN harus segera dibangun karena dengan pembangkit listrik yang ada sekarang yang menggunakan bahan bakar batubara, migas, hydro, surya, angin, biomas, geothermal, masih sangat tidak cukup untuk mendukung growth tinggi” ujar Kurtubi.
 
“Konsumsi listrik per kapita  kita saat ini hanya 1/5-nya Malaysia, 1/3-nya Thailand dan bahkan hanya ½-nya Malaysia. Mustahil bangsa besar ini bisa mengejar Malaysia, China  atau Singapura tanpa melipatgandakan kemampuan supply listrik kita, ” lanjut Kurtubi.
 
Rasio Elektrifikasi
 
Menanggapi masih banyaknya wilayah NKRI yang belum menikmati listrik sejak Indonesia merdeka, Prof DR Ir Iwa Garniwa yang dikenal pula sebagai salah satu Pengamat Energi nasional lebih menyoroti rasio elektrifikasi yang merupakan data terkait keberhasilan kelistrikan.
 
“Memang yang mempunyai data tentang rasio elektrifikasi adalah Pemerintah, walau saya tidak yakin dengan angka 93% . Karena harus dilihat keberlanjutan melistriki desa, bukan hanya memasang listrik dengan berbagai sumber listrik saja. Bagi saya yang namanya ratio elektrifikasi adalah sejumlah masyarakat Indonesia yang sudah menikmati listrik secara kontinyu atau berlanjut dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat tersebut,” ujar Iwa.
 
Profesor yang mengajar di UI itu melanjutkan, “Berdasarkan informasi program melistriki desa banyak yang gagal menjaga kesinambungannya. Sehingga masyarakat atau desa tersebut  bisa dianggap sudah memenuhi rasio elektrifikasi.” 
 
Sekarang ini Pemerintah melalui Kementerian ESDM melakukan peningkatan rasio elektrifikasi dibantu oleh PLN, demikian juga Kementerian desa tertinggal.
Namun sepertinya tidak terkoordinasi dengan baik dan konsep melistriki masih dengan melakukan cara konvensional yang membutuhkan biaya tinggi.
 
Profesor Iwa menandaskan, “Perlu dilakukan terobosan baru utk melistriki desa atau warga yg belum mendapatkan listriknya. 12.000 desa tidak sedikit, tapi tidak banyak dibandingkan dengan masyarakat yang sudah mendapatkan listrik,” ujar Iwa. 


(Danial)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus
free web stats