Di Publish Pada Tanggal : Rabu, 11 Oktober 2017 16:41 WIB

Koreksi Ulang Harga Solar Bersubsidi, Batasi Penggunanya

Jakarta, HanTer - Total subsidi PT Pertamina terhadap BBM solar di tahun 2017 sekitar Rp20,7 triliun. Sementara  untuk subsidi dari Pemerintah sekitar Rp7,4 triliun. Dengan demikian total subsidi terhadap solar sekitar Rp.28T. Untuk mengurangi subsidi yang ditanggung pemerintah dan Pertamina diusulkan agar harga solar bersubsidi dikoreksi ulang, penggunanya juga harus dibatasi agar tepat sasaran.

Menanggapi hal tersebut, pengamat kebijakan energi, Sofyano Zakaria mengatakan, angka subsidi sebesar itu sangat luar biasa. Itu melebihi nilai subsidi untuk elpiji 3 kilogram yang dipergunakan oleh rakyat golongan tidak mampu dan mayoritas dipergunakan untuk alat memasak pada rumah tangga atau kegiatan non bisnis.

Sementara masyarakat sangat mahfum bahwa solar bersubsidi dipergunakan sebagai alat bisnis yang secara langsung menghasilkan keuntungan materi bagi penggunanya.

“Dalih bahwa solar bersubsidi digunakan untuk menggerakan perekonomian harus dan perlu dikaji ulang Pemerintah. Pemerintah harus menseleksi pengguna solar bersubsidi sehingga penggunaannya tepat dan tidak menjadi beban bagi pemerintah dan dirasa adil oleh masyarakat,” kata Sofyano.

Pengamat pada Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) ini menambahkan, setidaknya harus ada pemilahan pada pengguna yang berhak atas solar bersubsidi. Selain kendaraan angkutan pertambangan yang dilarang gunakan solar bersubsidi, harusnya Pemerintah bisa menetapkan bahwa solar bersubsidi hanya untuk kendaraan angkutan barang atau penumpang ber plat hitam dan milik perorangan.

“Atau bisa pula hanya berlaku bagi kendaraan yang berplat kuning saja. Pengguna solar bersubsidi harus ada pembatasan, tidak bisa bebas seperti saat ini,” ujarnya.

Sofyano menambahkan, jika pemerintah dan DPR RI menyetujui adanya seleksi terhadap masyarakat pengguna listrik yang berarti mengurangi beban subsidi serta mengkoreksi naik besaran TDL,  maka seharusnya demi mengurangi besaran subsidi pada solar, perlu diseleksi pengguna yang berhak atas solar bersubsidi dan juga perlu kebijakan mengoreksi ulang harga solar bersubsidi.

“Subsidi solar atau premium harusnya dibuat dengan pola subsidi tetap. Pemerintah mensubsidi secara tetap maksimal sebesar Rp.1.000 perliter dari harga keekonomian yang berlaku,” tutup Sofyano.

Harga Keekonomian

Seperti diketahui harga keekonomian solar pada periode Januari 2017 sampai dengan September 2017 rata rata berada pada angka Rp6.550,- perliter.

Jika dibandingkan dengan harga jual solar bersubsidi yang ditetapkan Pemerintah sebesar Rp5.150 perliter, maka disparitas harga dengan harga solar non subsidi atau keekonomian adalah sebesar Rp1.400 perliter.

Sementara selisih harga jual solar bersubsidi dengan harga keekonomian sebesar Rp1.400 perliter tersebut, hingga saat ini “masih” menjadi tanggungan Pertamina.

Dengan kuota sebesar 14,82 juta kilo liter di tahun 2017, maka pengguna solar subsidi memperoleh “subsidi” Pertamina sekitar Rp20,7Triliun.

Sementara untuk subsidi dari Pemerintah sebesar Rp.500 perliter yang ada pada harga jual bersubsidi, para pengguna solar bersubsidi menikmati subsidi dari negara sekitar Rp.7,4T.


(Ale)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus
free web stats