Di Publish Pada Tanggal : Senin, 21 Agustus 2017 20:35 WIB

Perdagangan Online Siap-siap Dikenakan Pajak

Jakarta, HanTer - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pungutan atas pajak perdagangan daring atau online (e-commerce) bisa dilakukan karena proses pembukuan dari transaksi elektronik lebih jelas dan mudah dilacak.

"Teknologi digital sebetulnya pembukuannya jauh lebih jelas, sehingga pemajakan itu adalah masalah yang harus kita clearkan antara penjual dengan pembeli," kata Sri Mulyani di Jakarta, Senin (21/8/2017).

Sri Mulyani menegaskan karena kemudahan dalam pelacakan transaksi tersebut maka pungutan pajak bisa dilakukan untuk menambah penerimaan perpajakan. Untuk itu, ia mengatakan pemerintah sedang melakukan kajian secara serius untuk melakukan pungutan atas transaksi dagang secara elektronik dalam waktu dekat.

"Kita akan hati-hati melihat itu dan memperhatikan perubahan ini serta kita teliti pengaruhnya terhadap komposisi penerimaan negara," kata Sri Mulyani.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah berpotensi melakukan pungutan pajak atas transaksi elektronik karena pertumbuhan perdagangan daring ini sangat tinggi dan mulai menggantikan perdagangan konvensional.

Ia mengaku kajian dan pendalaman atas pungutan pajak ini sedang dilakukan dengan Direktorat Jenderal Pajak, karena harus menciptakan kesetaraan antara skema perdagangan daring dengan konvensional.

"Kita perlu memperhatikan playing of level field termasuk dalam perpajakan, bagaimana cara memajaki industri dan menciptakan playing of level field antara konvensional dengan e-commerce," kata Suahasil, dilansir Antara.

Pajak e-commerce sendiri sebelumnya telah termuat dalam paket kebijakan 14 yang diluncurkan pada Oktober 2016 lalu. Paket ini secara umum merupakan payung hukum perkembangan perdagangan secara elektronik serta mendorong perluasan dan efisiensi bisnis perdagangan secara elektronik.

Suahasil mengatakan, yang diatur oleh pemerintah adalah seperti pada sistem pembayaran hingga perlindungan konsumennya, serta pengenaan pajak oleh pemerintah harus dilakukan di mana. "Karena kalau barangnya tidak pernah diterima secara fisik karena terima secara virtual, lalu insentifnya seperti apa, insentif awal itu, kalau awal itu elemen dukungan relaksasi perpajakan itu sudah mulai diindetifikasi," jelasnya.

Pengenaan pajak pada e-commerce, sambung Suahasil penting untuk membangun infrastruktur digital yang menunjang kegiatan ekonomi digital ke depan.

"Jadi kalau arah kebijakan pemerintah kalau yang saya tangkap mengenai perpajakannya, kita dapat pajak atau bebas pajak, bukan cuma itu, tapi kita sudah identifikasi satu set kesatuan logika berfikir apa yang harus disiapkan pemerintah tentang e-commerce itu sudah ada, dan itu harus disiapkan semua tidak bisa tidak, jadi banyak elemen yang kita siapkan dan tentu kalau ada ide digaungkan agar kita bisa diskusikan," tandasnya. 


(Arbi)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus
free web stats