Di Publish Pada Tanggal : Minggu, 06 Agustus 2017 22:20 WIB

Perlu Direvisi, Pakar: HPP Harus Untungkan Petani

Jakarta, HanTer - Harga pembelian pemerintah (HPP) seperti yang diterapkan terhadap gabah dinilai harus menguntungkan petani.

"Akan tetapi hingga saat ini, HPP belum bisa memberi keuntungan yang memuaskan petani," kata pakar pertanian Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Prof. Totok Agung Dwi Haryanto, Sabtu (5/8/2017).

Dalam dokumen rencana strategis Kementerian Pertanian, kata dia, HPP ditentukan berdasarkan biaya produksi ditambah sedikit untuk memberi keuntungan kepada petani. "Belum memberi keuntungan yang bermanfaat luas bagi petani," katanya.

Ia mengatakan HPP semestinya dihitung berdasarkan biaya produksi dan keuntungan yang layak bagi petani. Dengan demikian, kata dia, petani ketika berbudi daya sudah yakin produknya akan ada yang membeli.

"Ketika mereka melakukan kegiatan budidaya dengan menerapkan teknologi yang dianjurkan oleh pemerintah itu yakin produknya akan ada yang membeli dengan harga yang menguntungkan bagi mereka," ujarnya, dilansir Antara.

Oleh karena itu, kata dia, ketika penentuan HPP tersebut sudah dapat dilakukan, pemerintah tidak lagi harus memberikan subsidi untuk pupuk, benih, obat, dan sebagainya. Menurut dia, petani secara otomatis akan mencari dengan sendirinya karena mereka yakin produknya akan bisa dijual dan memberikan keuntungan untuk dirinya sendiri.

Anggota DPR RI, Robert Joppy Kardina sebelumnya mengatakan, HPP yang ditetapkan oleh pemerintah  saat ini sudah tidak ideal. Ia mencontohkan HPP gabah, di mana berdasarkan Inpres 5/2015 HPP untuk Gabah Kering Panen (GKP) sebesar Rp 3.750 per kilogram, untuk Gabah Kering Giling (GKG) Rp 4.600 per kilogram, dan HPP beras Rp 7.300 per kilogram. 

"Melihat situasi di tingkat petani saat ini, saya kira menaikkan HPP ini sangat penting untuk dilakukan agar daya beli petani meningkat. Kalau tidak, petani akan ketinggalan terus,” ujarnya.

Untuk itu, menurut dia, pemerintah perlu mengkaji HPP agar petani tidak terus menjadi korban masalah tata niaga beras yang masih bermasalah hingga saat ini. "Harus disesuaikan dengan kebutuhan pokok masyarakat agar kesejahteraan petani tidak terus ketinggalan. Buat kajian matang agar petani tidak dirugikan," katanya. 


(Arbi/Ant)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus
free web stats