Di Publish Pada Tanggal : Sabtu, 05 Agustus 2017 22:38 WIB

Presiden Instruksikan Pengawasan Ketat Dana Desa

Jakarta, HanTer - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan penggunaan dana desa harus direncanakan sebaik-baiknya dan dilakukan secara terus-menerus untuk menghindari adanya penyimpangan.

"Saya selalu sampaikan bahwa manajemen dana desa itu harus betul-betul direncanakan dengan baik, diorganisasi yang baik. Ada pendampingan, dilaksanakan, tetapi juga harus ada pengawasan, pemeriksaan, yang terus menerus. Karena ini terkait uang yang besar sekali," kata Jokowi di Badung, Bali, Jumat (4/8/2017).

Dana desa merupakan salah satu program pemerintah untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa. Jumlah dana desa yang dikucurkan pemerintah meningkat tiap tahunnya di mana saat ini dialokasikan sebesar Rp60 triliun.

Jokowi menyebutkan saat awal diluncurkan, dana desa dialokasikan sebesar Rp20 triliun. Sementara setahun setelahnya, ditingkatkan menjadi Rp47 triliun dan kini berada pada angka Rp60 triliun. "Artinya, total dalam tiga tahun ini sudah Rp127 triliun. Apa yang kita harapkan dari dana desa ini? Ada perputaran uang dari dana desa, ada perputaran uang di bawah, ada perputaran uang di desa, sehingga apa? Daya beli rakyat di desa semakin naik," Presiden menjelaskan.

Pernyataan Presiden ini dikeluarkan terkait langkah tegas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menetapkan sejumlah tersangka dalam dugaan kasus korupsi dana desa beberapa waktu lalu.
Ke depan, Kepala Negara berharap agar dana desa yang telah diberikan dapat digunakan dengan penuh tanggung jawab agar desa-desa dapat lebih mandiri dan dapat berperan dalam pembangunan nasional.

Terpisah, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo, meminta para kepala desa untuk tidak main-main dengan pengelolaan dana desa. "Saya ingatkan kepada semua pemangku kepentingan terhadap desa dan dana desa agar tidak main-main lagi dalam pengelolaan dana desa, karena pemerintah akan mengawasi dengan ketat," ujar Eko.

Eko menuturkan, pengawasan dana desa kini dilakukan secara berjamaah. Diantaranya, oleh aparat penegak hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Satgas Pengawasan Dana Desa, LSM dan juga masyarakat.  "Jadi setiap penyelewengan dana desa sekarang pasti akan dapat dengan mudah diketahui. Jadi jangan main-main lagi dalam pengelolaan dana desa," tuturnya.

Mendes juga menyesalkan kejadian operasi tangkap tangan terkait pengelolaan dana desa di Pamekasan, Jawa Timur. "Kalau korupsi ya harus ditindak tegas. Karena kalau tidak ditindak agar ada efek jera bagi yang lainnya," ujarnya.

Ia berharap kepada masyarakat untuk tidak takut melaporkan setiap indikasi penyelewengan dana desa kepada Satgas Dana Desa pada call center di 1500040. “Pemerintah pasti akan menindak lanjuti setiap laporan tersebut.”

Pemerintah sebelumnya diminta membenahi implementasi dan pengawasan dana desa.“Jadi perlu ada sistem, (dan) bagaimana kemudian ada keterlibatan masyarakat menjadi lebih transparan. Bagaimana kemudian ada keterlibatan banyak pihak untuk mengawasi itu (dana desa),” kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo.

Pernyataan Agus sendiri berkaitan dengan dugaan korupsi dana desa di Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Sebanyak 5 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. “Dana desa ini memang perlu kita evaluasi. Kalau kejadian di Pamekasan itu akibat pelaksanaan proyek yang menggunakan dana desa. Ada temuan memang kurang volume yang dilaksanakan,” ujarnya. 


(Arbi/Ant)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus
free web stats