Di Publish Pada Tanggal : Selasa, 01 Agustus 2017 21:38 WIB

Kaji Ulang Rencana Pencabutan Subsidi BBM Nelayan

Jakarta, HanTer - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti diminta untuk meninjau ulang wacana penghapusan subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bagi para nelayan. Wacana tersebut, dinilai berisiko mengganggu aktivitas melaut para nelayan di Indonesia, yang masih banyak berada digaris kemiskinan.

"Pernyataan kebijakan Menteri Susi yang akan mencabut subsidi BBM terhadap nelayan ini tentu perlu untuk dikaji ulang," kata Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Susan Herawati Romica di Jakarta, Selasa (1/8/2017).

Susan mengingatkan bahwa sekitar 60 persen penghasilan nelayan tradisional itu digunakan untuk membeli BBM, sehingga bila tidak ada subsidi akan berdampak kepada meningkatnya biaya produksi. Dengan demikian, lanjutnya, hal tersebut juga dinilai bakal membuat nelayan semakin sulit untuk sejahtera.

"Kiara melihat bukan kebijakan pemberian subsidi BBM terhadap nelayan yang bermasalah, melainkan tata niaga pemberian subsidi BBM yang masih belum terlaksana dengan baik. Salah satunya adalah dalam komposisi pengelolaan subsidi BBM, kebijakan yang dibuat tidak menguntungkan nelayan," ucapnya.

Dia menjelaskan, komposisinya selama ini adalah 97 persen untuk transportasi darat dan 3 persen untuk transportasi laut. Dari jumlah peruntukkan subsidi BBM untuk transportasi laut, hanya 2 persen saja yang diperuntukkan bagi nelayan.

"Setidaknya ada dua persoalan yang akan muncul jika subsidi BBM dicabut, pertama terpuruknya perekonomian nelayan dan kedua akan menyebabkan pelanggaran hak konstitusional masyarakat pesisir khususnya nelayan tradisional," paparnya.

Ia menegaskan, pemerintah Indonesia sepertinya dapat memilih langkah cerdas berupa perbaikan tata niaga dari BBM Bersubsidi yang dibarengi dengan optimalisasi lini distribusi. Salah satunya, ujar dia, salah satunya adalah dengan merevitalisasi fungsi koperasi nelayan dan penyedia BBM untuk nelayan atau SPDN guna menghindari kesalahan peruntukan BBM bersubsidi.

Sebelumnya, Menteri Susi di Jakarta, menginginkan Pertamina memberikan dukungan kepada sektor perikanan bukan dalam bentuk subsidi BBM, melainkan pengadaan solar di setiap daerah. "Keluhan nelayan, kami ini tidak perlu disubsidi. Kami ini perlu solar ada di mana-mana. Jadi tolong dicabut (subsidi), tapi kembalikan solar ada di mana-mana, di mana nelayan membutuhkan. Itu permintaan kita," kata Menteri Susi. 


(Abe/Ant)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus
free web stats