Di Publish Pada Tanggal : Selasa, 01 Agustus 2017 22:50 WIB

Kebijakan TKDN Sekadar Administratif

Jakarta, HanTer - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan semua pihak untuk melaksanakan kebijakan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) secara konsisten bukan hanya sebagai kebijakan teknis administratif dalam pengadaan barang dan jasa.

"Tolong digarisbawahi, saya lihat masih sekedar kebijakan teknis administratif sebagai pelengkap syarat dalam pengadaan barang dan jasa," kata Presiden ketika memimpin Rapat Kabinet Terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (1/8/2017).

Presiden melihat kondisi seperti itu baik di kementerian maupun lembaga dan badan usaha milik negara (BUMN). "Saya ingin menegaskan lagi apa yang saya sampaikan pada Ratas TKDN tahun lalu, 23 Februari 2016, bahwa untuk memperkuat industri nasional, membuka lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja yang lebih luas di dalam negeri maka kita perlu terus meningkatkan TKDN produk dalam negeri," ujar Presiden.

Oleh karena itu, Presiden meminta Kebijakan TKDN harus ditempatkan sebagai kebijakan strategis yang harus dijalankan secara konsisten. Menurutnya, konsistensi dalam melaksanakan Kebijakan TKDN penting untuk mengurangi ketergantungan pada produk-produk impor, tapi juga bisa mendorong masuknya investasi ke industri substitusi impor.

"Ini penting untuk memperkuat transfer teknologi, industri pendukung dan membuka lebih banyak lagi lapangan pekerjaan, dan muara akhirnya adalah bisa menggerakkan roda perekonomian kita," kata Presiden.

Presiden Jokowi yakin produk yang dihasilkan industri nasional mampu bersaing jika terus diperkuat, didampingi dan difasilitasi sehingga mampu bersaing dengan produk impor baik dari sisi harga maupun kualitas. "Ini pondasi bagi kita untuk punya industri yang makin kuat tangguh dan kompetitif," kata Presiden, dilansir Antara.

Presiden menilai banyak BUMN, terutama yang besar, belum melihat tujuan kebijakan TKDN.
"Pada ratas evaluasi ini saya ingin menekankan bahwa untuk urusan TKDN akan saya ikuti baik melalui BPKP maupun cara yang lain," ujarnya..

Sementara itu, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) tentang TKDN segera diterbitkan. "Sudah rampung pembahasannya, mungkin dalam minggu ini sudah diterbitkan," ujar Luhut.

Perpres tentang TKDN dikeluarkan pemerintah untuk memaksimalkan porsi kandungan dalam negeri untuk semua industri. Pembuatan Perpres salah satunya dipicu mekanisme gross split terhadap kerja migas para KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama). Mekanisme gross split memungkinkan para KKKS mendapat keuntungan lebih apabila meningkatkan komponen dalam negeri pada usaha hulu migasnya.

Menurut Luhut, rancangan terakhir Perpres TKDN masih fokus mendorong penggunaan produk dalam negeri. Melalui perpres ini, apabila pelaku industri tidak memaksimalkan TKDN akan diterapkan sanksi. Perpres tidak difokuskan pada industri tertentu, tapi semua jenis industri. Industri kelistrikan, perminyakan, BUMN, hingga kereta api akan tersentuh Perpres TKDN. "Banyak yang masih impor. Pipa misalnya, Presiden Joko Widodo tadi perintahkan tidak boleh," ujar Luhut. (


(Abe/Ant)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus
free web stats