Di Publish Pada Tanggal : Senin, 17 Juli 2017 22:59 WIB

Ratusan Usaha Gadai Berstatus Ilegal

Jakarta, HanTer - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melansir dari 462 usaha gadai swasta di Indonesia, baru tiga usaha yang memperoleh izin dan enam perusahaan lainnya masih berstatus terdaftar. Padahal ketentuan wajibnya pendaftaran dan perizinan tersebut sudah dikeluarkan sejak Juli 2016.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank OJK, Firdaus Djaelani, mengingatkan ratusan pegadaian swasta segera mendaftar, dan selanjutnya mengajukan izin ke OJK. OJK juga meminta masyarakat hanya menggunakan jasa gadai berizin atau setidaknya terdaftar di OJK. 

"Karena perusahaan gadai swasta yang terdaftar itu yang kegiatannya diawasi, dan memberikan laporan ke OJK," jelas Firdaus, seperti dilansir Antara, Senin 917/7/2017).

Dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016, otoritas meminta usaha pegadaian swasta untuk mendaftar paling lambat dua tahun setelah POJK tersebut diterbitkan atau pada tenggat waktu 29 Juli 2018.  Setelah terdaftar, pegadaian swasta wajib memohon izin usaha paling lambat tiga tahun sejak peraturan tersebut diundangkan atau pada 29 Juli 2019.

"Bagi masyarakat dapat melihat status sudah terdaftar atau berizin dari perusahaan gadai itu di keterangan di kantor perusahaan gadai, karena perusahaan gadai wajib mencantumkan statusnya yang telah terdaftar atau beizin," jelas Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non- Bank OJK, Edy Setiadi.

Dalam POJK tersebut, otoritas mengencangkan peraturan bagi usaha pegadaian swasta, terutama untuk memperoleh izin. Di antaranya, OJK mewajibkan pegadaian swasta berbadan hukum dan memiliki modal disetor minimal Rp500 juta untuk lingkup usaha kabupaten/kota dan Rp2,5 triliun untuk propinsi.

Namun jika pegadaian swasta belum mampu memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin, OJK meminta pegadaian swasta untuk mengajukan permohonan terdaftar terlebih dahulu. Setelah terdaftar, pegadaian swasta wajib mengajukan permohonan izin paling lambat 29 Juli 2019.

Setijadi menampik hal ini karena OJK minim sosialisasi tentang POJK itu. "Kami sudah lakukan beberapa sosialisasi, seperti di Semarang, Bandung, Medan, dan Surabaya. OJK juga telah beberapa kali berdialog dengan pegadaian swasta, dan mengadakan bimbingan atau pelatihan kepada pegadaian swasta," ujarnya. 


(Arbi/Ant)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus
free web stats