Di Publish Pada Tanggal : Senin, 17 Juli 2017 22:02 WIB

Perusahaan Belum Daftar BPJS Ketenagakerjaan Bakal Dilabeli Stiker

Jakarta, HanTer – BPJS Ketenagakerjaan (BPJS-TK) sebagai badan pelaksana jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia sudah berjalan dua tahun, sejak beroperasi penuh pada 1 Juli 2015 silam. Namun, dalam periode tersebut masih banyak perusahaan yang belum mendaftarkan para pekerjanya, meski telah diamanahkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2011.

Berbagai cara sudah dilakukan untuk mengajak perusahaan maupun pekerja informal agar mendaftarkan diri, baik lewat sosialisasi, edukasi hingga peringatan. Dan teranyar, perusahaan-perusahaan yang masih membandel akan diberikan stiker khusus di pintu masuk kantornya.

Upaya ini, akan dilakukan BPJS Ketenagakerjaan Kanwil DKI Jakarta bersama dengan Pemkot Jakarta Selatan yang diimplementasikan oleh Tim Pelaksana Pengawasan dan Pengendalian Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

“Kita akan segera tempelkan stiker di perusahaan, ini untuk mengingatkan pentingnya memberikan perlindungan kepada setiap tenaga kerja,” kata Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta, Endro Sucahyono dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (17/7/2017).

Endro mengakui, masih banyaknya perusahaan yang sudah berkewajiban mendaftarkan pekerjanya di program BPJS Ketenagakerjaan, tapi juga belum mendaftarkannya. Karena itu pula, pihaknya menjalin kerjasama intensif dengan Pemkot Jakarta Selatan.

“Langkah-langkah untuk memberikan hak-hak bagi para pekerja berupa hak perlindungan jaminan sosial ini adalah dengan melibatkan pemerintah setempat dalam koordinasi hubungan kelembagaan, dalam hal ini Pemerintah Kota Administrasi Jakarta selatan,” ucapnya.

Saat ini, kata Endro, pihaknya tengah mendata perusahaan-perusahaan yang belum mendaftar tersebut. “Kita akan sisir lagi dengan tim pengawas perusahaan mana yang belum daftar. Langkah awal kita akan tempelkan stiker di Menara Jamsostek dan Menara Mulia,” ungkap Endro.

Ditempat yang sama, Walikota Jakarta Selatan Tri Kurniadi menuturkan, Tim Pelaksana Pengawasan dan Pengendalian Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 103 Tahun 2017.

“Surat ini merupakan turunan dari Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,” jelas dia.

Selain melakukan stikerisasi, jelas Tri, tim tersebut juga bertugas untuk melakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan. Meskipun, diakuinya, upaya stikerisasi tak serta merta membuat pemilik usaha mendaftarkan diri ke BPJS Ketenagakerjaan.

“Harapannya menggugah perusahaan bahwa kewajiban mereka mendaftarkan diri ke BPJS Ketenagakerjaan adalah untuk melindungi para pekerjanya dari risiko-risiko pekerjaan yang mengintai,” ucap dia.

 

 


(Arbi)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus
free web stats