Di Publish Pada Tanggal : Rabu, 05 Juli 2017 19:35 WIB

Soal Larangan Alat Tangkap, Pemerintah-Nelayan Harus Capai Titik Temu

Jakarta, HanTer - Pengamat sektor kelautan Abdul Halim menyatakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama-sama dengan kelompok nelayan harus dapat menemukan titik temu untuk mencari solusi terbaik pengembangan perikanan di Tanah Air.

"Kedua belah pihak harus mengupayakan adanya titik temu mengatasi dampak sosial ekonomi yang muncul setelah terbitnya Peraturan Menteri KKP No. 2/2015," kata Abdul Halim di Jakarta, Rabu.

Regulasi tersebut adalah terkait tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan jenis pukat hela dan pukat tarik di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia.

KKP mengeluarkan aturan itu antara lain karena jenis alat tangkap tersebut dinilai telah mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan serta mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan.

Menurut Abdul Halim, titik temu yang bisa disepakati antara lain adalah menyegerakan penggantian alat tangkap, memfasilitasi permodalan, dan menyosialisasikan upaya peralihan alat tangkap tanpa mengkriminalisasi nelayan di laut.

"Titik temu inilah yang belum dicapai sehingga demo muncul," ujar Abdul Halim yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan itu.

Ia juga berpendapat bahwa desakan masyarakat untuk mencabut sejumlah aturan di bidang kelautan dan perikanan merupakan respons atas ketidakmampuan birokrasi KKP mengatasi dampak sosio-ekonomi yang timbul setelah diterbitkannya beragam regulasi itu.


(Abe/Ant)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus
free web stats