Di Publish Pada Tanggal : Jumat, 19 Mei 2017 15:08 WIB

Tajuk: Rekening Bank Kini Tidak Lagi Menjadi Rahasia

Setelah Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) RI No 1 Tahun 2017, tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan pada 8 Mei 2017, rekening dan data nasabah bank tak lagi menjadi rahasia. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sudah resmi bisa mengintip data nasabah di bank untuk keperluan penerimaan negara.

Menurut Perppu ini, Direktorat Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses informasi dari lembaga jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Laporan informasi keuangan minimal memuat identitas pemegang rekening, nomor rekening, identitas lembaga jasa keuangan, saldo rekening, dan penghasilan yang terkait dengan rekening. Informasi keuangan tersebut akan digunakan sebagai basis data perpajakan Direktorat Jenderal Pajak.

Perppu ini memberikan ancaman sanksi bagi pimpinan dan pegawai lembaga jasa keuangan yang tidak patuh berupa pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda maksimal Rp1 miliar. Adapun bagi lembaga jasa keuangan denda paling banyak Rp1 miliar.

Hingga kini belum ada nasabah yang keberatan dengan kebijakan pembukaan akses data rekening. Keterbukaan informasi ini menurutnya sejalan dengan program pengampunan pajak (tax amnesty) yang mensyaratkan transparansi.

Setelah aturan itu diterbitkan, semua otoritas keuangan terutamanya perbankan wajib memberikan informasi ke Ditjen Pajak.  Berbagai kalangan menanggapi positif terbitnya Perppu tersebut, bahkan ada yang menyebut, seharusnya hal ini sudah diantisipasi sejak tahun lalu sewaktu tax amnesty digulirkan.

Kalangan perbankan menyebutkan, era transparansi atau keterbukaan sudah jadi norma baru, bukan hanya di Indonesia juga didunia.  

Kalangan perbankan siap membuka data nasabah demi mendukung akses keterbukaan informasi untuk kepentingan perpajakan. Mereka yakin akses keterbukaan informasi keuangan tidak berdampak negatif terhadap penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) oleh perbankan.

Direktur Keuangan BRI Haru Koesmahargyo menuturkan, dengan adanya keterbukaan informasi transaksi keuangan jelas itu akan meningkatkan kualitas dari nasabah dan bank itu. Menurutnya, keterbukaan informasi di perbankan disebut dapat mencegah adanya transaksi money laundring yang bisa menganggu sistem perbankan.  

Para wakil rakyat mengingatkan agar Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan tidak disalahgunakan. Sudah saatnya rezim kerahasiaan perbankan untuk perpajakan diakhiri, karena adanya kepentingan nasional yang sangat mendesak, yaitu penerimaan perpajakan.

Anggota Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menjamin kerahasiaan data perbankan yang diaksesnya. Pelaksanaan dari Perppu ini harus bisa menjamin bahwa tidak terjadi penyalahgunaan data yang diberikan pihak perbankan.

Kita sependapat dengan para wakil rakyat agar Ditjen Pajak bisa menjamin kerahasiaan data perbankan yang diaksesnya. Bila data itu bocor ke publik, tentu Ditjen Pajak tidak akan dipercaya oleh masyarakat sebagai institusi penarik pajak dan berisiko berat.

Membayar pajak adalah kewajiban konstitusional warga negara. Karenanya semua pihak harus mendukung era keterbukaan informasi di perbankan. Kepatuhan wajib pajak dibutuhkan mengingat pajak telah menjadi tulang punggung anggaran negara.

Setelah pajak diraih secara optimal, publik berharap uang pajak itu digunakan untuk kepentingan pembangunan negeri ini dalam rangka mensejahterakan dan kemakmuran rakyat. Selain itu, publik berharap uang pajak tidak disalahgunakan oknum-oknum pajak seperti yang pernah terjadi sebelumnya.


(***)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus
free web stats