Di Publish Pada Tanggal : Kamis, 18 Mei 2017 00:44 WIB

Jaminan Pensiun Ideal Hindari Bencana Demografi

Jakarta, HanTer – BPJS Ketenagakerjaan (BPJS-TK) mencatat kesadaran masyarakat pekerja di Indonesia akan persiapan hari tua yang memadai masih minim. Hal ini diperparah dengan rendahnya iuran Program Jaminan Pensiunan (JP).

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto mengatakan, tren kepesertaan Program Jaminan Pensiun yang mengalami peningkatan secara signifikan belum dapat dijadikan indikator keberhasilan penerapan Jaminan Pensiun di Indonesia

“Masih terdapat disharmonisasi regulasi, kurang optimalnya penegakan regulasi. Dan yang paling utama, minimnya kesadaran pekerja dan pemberi kerja dalam menerapkan jaminan pensiun,” kata Agus dalam Seminar Pensiun Nasional di Jakarta, Rabu (17/5/2017).

Agus menuturkan, iurannya yang sangat rendah juga dapat berakibat fatal bagi keberlangsungan program JP di Indonesia. Berkaca pada negara-negara di Eropa yang menganut sistem pensiun Manfaat Pasti, iuran jaminan pensiun di Indonesia jauh lebih rendah. “Saat ini besaran iuran hanya 3% dari upah yang dilaporkan, sementara di Eropa, Spanyol misalnya,mencapai 28.3% yang juga merupakan kontribusi dari pekerja dan pemberi kerja," ujarnya.

Oleh karena itu, Agus berharap dukungan semua pihak agar iuran program jaminan pensiun mencapai rasio yang ideal. "Ini adalah saat yang tepat untuk mempersiapkan masa pensiun yang baik di masa yang akan datang, karena Indonesia sedang menikmati bonus demografi, dimana para pekerja usia produktif masih sangat besar. Kita harus persiapkan sebaik mungkin skema JP yang tepat agar di kemudian hari, bonus demografi yang sekarang dinikmati malah menjadi bencana demografi," pungkas Agus.

Sementara untuk meningkatkan kepesertaan, Agus menyatakan BPJS Ketenagakerjaan akan mendorong kolaborasi dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) swasta. Kolaborasi antara program JP dengan program pensiun dari pemberi kerja atau individu, jelas dia, sangat dimungkinkan, yaitu dengan skema top up. Artinya perlindungan dasar dari BPJS Ketenagakerjaan, baru kemudian dikolaborasi dengan dana jaminan pensiun lainnya

“sifatnya bukan integrasi tapi kolaborasi. Jadi, supaya tidak berjalan sendiri-sendiri bisa disinergikan. Nanti langkahnya bisa kerja sama aspek administratif, benefit atau bundling product,” jelas Agus.

Sebagai informasi, data BPJS Ketenagakerjaan hinga April 2017 mencatat karyawan yang terdaftar dalam program pensiun telah mencaapai 13 juta dari 22,6 juta pekerja yang telah menjadi peserta. Jumlah itu meliputi 106 ribu perusahaan dari sekitar 262 perusahaan berskala menengah yang dinilai memiliki kemampuan finansial ikut program pensiun. 


(Arbi)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus
free web stats