Di Publish Pada Tanggal : Rabu, 03 Mei 2017 01:11 WIB

APLI Punya Cara Jitu Cegah Investasi Ilegal

Jakarta, HanTer - Masyarakat diminta waspadaterhadap maraknya penipuan berkedok investasi. Baik itu berupa tabungan, arisan, investasi emas maupun asuransi. Beranjak dari hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) Djoko H Komara mengatakan ada berbagai upaya yang diambil pihaknya untuk semakin memperkuat koordinasi pencegahan dan pemberantasan praktek investasi illegal.
 
“Intinya agar lebih menyatukan persepsi, visi dan misi penegakan hukum agar lebih efektif sebagai upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap potensi kerugian yang diakibatkan oleh penawaran investasi maupun penghimpunan dana oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” katanya, Selasa (2/5/2017).
 
Selain itu, guna menekan aksi jahat tersebut, dikatakan Djoko, APLI beserta instansi terkait seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Bappebti, Badan Penanaman Modal (BKPM) telah menandatangani MOU dalam rangka memperkuat koordinasi pencegahan dan pemberantasan praktek investasi ilegal dan sistem skema piramida dan skema ponzi.
 
Bukan itu saja, APLI juga telah membantu memberikan keterangan ahli dalam perkara Goenarni Goenawan dalam bisnis Wandermind yang dijatuhi pidana penjara 12 tahun dan denda Rp 10 M oleh PN Jayapura dan telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Jayapura serta berbagai kasus serupa seperti kasus investasi ilegal yang kini tengah proses sidang yakni kasus dream for freedom, dimana APLI sebagai saksi ahli dengan menilai markeying plannya.
 
“Bahkan ini hari APLI menyelenggarakan Seminar Nasional yang mengusung tema “Katakan Tidak Pada Investasi Ilegal” yang di gelar di Jakarta,” tegasnya.
 
Ditambahkan Djoko, ciri pada skema ponzi dan skema piramida lebih mengutamakan perekrutan anggota baru, nantinya anggota lama disubsidi oleh anggota baru hingga akhirnya sampai ke level paling bawah. Dengan begitu anggotanya akan mengalami kesulitan dan akhirnya sistem ini menjadi berhenti.
 
"Pokoknya untuk membedakan antara ilegal dan resmi itu ada pada perbedaan sumber dana yang digunakan untuk membayar.  kalau ilegal sumber dana berasal dari setoran orang baru tapi kalau yang legal itu berasal dari penjualan barang," tambahnya.


(Romi)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus
free web stats