Di Publish Pada Tanggal : Jumat, 28 April 2017 20:51 WIB

Susi Tuding Pengusaha Dibalik Penolakan Cantrang

Jakarta, HanTer - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menginginkan para pengusaha perikanan tangkap untuk mendukung kebijakan pemerintah dan setop melakukan lobi terkait regulasi pelarangan alat tangkap cantrang.

"Kepada para pengusaha besar tolong setop untuk mengadu domba, lobi kanan kiri. Sudah, Anda semua sudah cukup berpesta jaman tidak ada aturan di laut ini. Sekarang kita mau atur karena laut tidak mau kita punggungi lagi," kata Menteri Susi dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat (28/4/20170.

Menurut Susi, aturan pelarangan cantrang diyakini akan memberikan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor perikanan yang baik bagi negara. Dukungan dari pengusaha, ujar dia, dibutuhkan agar pemerintah dapat mewujudkan misi menjadikan laut sebagai masa depan bangsa secara berkelanjutan.

Susi juga menyayangkan, banyaknya mafia yang menjadikan masyarakat sebagai alasan dan tameng untuk melawan kebijakan pemerintah demi keuntungan pribadi, padahal laut adalah masa depan bangsa yang berarti bangsa Indonesia dari generasi ke generasi harus dapat hidup di lautan.

Cara tersebut, lanjutnya, adalah dengan menjaga sumber daya perikanan tetap ada dan tetap banyak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kalau diangkat terus dan habis, ya laut masa depan bangsa akan habis. Tinggal slogan saja," tambah Menteri Susi.

Sementara itu, pengamat kelautan dan perikanan, Mahmud Hasan menyatakan, penggunaan alat tangkap cantrang memang memungkinkan nelayan mendapatkan hasil tangkap lebih banyak, tetapi dalam pengoperasiannya sangat merusak lingkungan karena yang tertangkap bukan hanya ikan yang dapat dikonsumsi, tetapi juga ikan kecil, anak kepiting dan terumbu karang.

Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan itu, lanjurnya, dalam jangka panjang akan mengakibatkan punahnya ikan dan berbagai biota laut lainnya, yang pada gilirannya akan semakin menyulitkan nelayan dalam mendapatkan ikan untuk sumber penghasilannya.

"Kebijakan larangan penggunaan cantrang tersebut memang menimbulkan masalah bagi nelayan yang selama ini terbiasa menggunakannya. Hanya saja, bukan dengan tetap membiarkan penggunaannya karena masih ada solusi lain yang dilakukan, misalnya memberikan bantuan alat tangkap alternatif yang lebih ramah lingkungan," ujar Mahmud.

Kepala Staf Presiden Teten Masduki, sebelumnya mendesak Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk mempercepat pengadaan dan pembagian alat pengganti cantrang bagi nelayan.  Pengganti cantrang sangat dibutuhkan karena kebijakan pelarangan penggunaan cantrang disebut Teten telah memberatkan kehidupan nelayan.

Teten mengakui telah ada upaya dari KKP untuk membagikan pengganti cantrang kepada nelayan. Namun alat pengganti itu belum merata dibagikan. Dari data yang dimiliki KSP, kata Teten, nelayan yang mendapat pengganti cantrang masih di bawah 10 persen. Itu pun hanya didapat para nelayan di Jawa Tengah.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menyatakan pemerintah akan memberikan solusi terbaik untuk nelayan terkait larangan penggunaan cantrang untuk menangkap ikan.
"Percayalah bahwa kita akan memberikan solusi paling baik untuk nelayan," kata Presiden Jokowi.

Presiden mengakui sudah menerima satu-dua laporan adanya protes atas larangan penggunaan cantrang oleh nelayan. 



 


(Arbi/Ant)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus
free web stats